Menteri Pigai: Tugas Kami Ini Pembangunan HAM, Bukan Hanya Pengawasan
SinPo.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementerian yang dipimpinnya bukan hanya bertugas memperkuat, mengawasi perlindungan HAM, tetapi yang utama pembangunan kebutuhan dasar HAM. Hal itulah salah satu alasan dirinya meminta penambahan anggaran mencapai Rp20 triliun.
"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya. Anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak! Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," kata Natalius saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Oktober 2024.
Pigai mengaku menyadari jika Kementerian HAM merupakan institusi baru. Karena itu, setelah dilantik, dirinya langsung menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM.
"Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan dengan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman," tutur mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Di sisi lain, Pigai juga menegaskan sudah sejak lama berkecimpung di bidang HAM. Karenanya, permasalahan dari hulu hingga hilirnya sudah mengetahui, dan apa saja yang harus dilakukan.
"Saya ini kan orang yang (lama) kerja di HAM. Jadi nggak sesuatu, sebenarnya, hal baru bagi saya, itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu," kata Pigai.
Selain itu, Pigai juga mengaku sudah mempelajari program sebelumnya di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut, sudah ada rancangan program selama setahun ke depan, dan akan dieksekusi oleh Kementerian HAM.
"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.
Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kementeriannya ingin memastikan program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat, bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
"Karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong. Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," ucap dia.
Lebih lanjut, Pigai itu memiliki ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," tukasnya.
