Ketua Umum IKA SKMA: Kebijakan Kehutanan Pemerintahan Prabowo Harus Komprehensif
SinPo.id - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA), Irwan Fecho, menyampaikan kebijakan kehutanan Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang harus komprehensif.
Menurutnya, kebijakan yang komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah terkait kehutanan seperti deforestasi hingga perubahan iklim.
"Kebijakan kehutanan Indonesia ke depan harus mampu secara komprehensif untuk memerangi deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengatasi perubahan iklim," kata Irwan saat dihubungi pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Secara keseluruhan, Juru Bicara DPP Partai Demokrat itu bilang, kebijakan kehutanan Indonesia punya cakupan yang ambisius namun sering gagal dalam pelaksanaannya.
Menurut Irwan, pemerintah harus mendukung upaya penyeimbangan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan hutan melalui kebijakan yang terintegrasi. "Masyarakat dan pelaku usaha merupakan tantangan penting bagi pemerintahan Prabowo ke depan," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Dengan komitmen Prabowo untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam Asta Cita, Irwan meyakini pengelolaan hutan dan kehutananan akan lebih baik dan sukses di hari mendatang.
Ia pun mendorong pemerintahan Prabowo mendatang untuk memperkuat kebijakan-kebijakan kehutanan Indonesia.
"Saya mendukung dan mendorong pak Prabowo untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, memastikan kelanggengan dan perluasan moratorium, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi
masyarakat yang lebih besar," tutur anggota DPR RI periode 2019-2024 itu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menyampaikan pihaknya berharap program-program unggulan yang strategis terkait dengan lingkungan dan kehutanan dapat terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
“Penanganan iklim, pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan limbah sampah dan seterusnya, kita harapkan program-program yang menjadi unggulan pemerintah seperti Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink itu bisa terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru ke depan karena itu penting bagi bangsa kita,” kata Alue seperti dikutip Antara pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Selain itu, menurut dia, program sekolah Adiwiyata yang ada sejak 2006 juga harus terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
Program tersebut memberikan penghargaan kepada sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, yang dinilai berhasil melakukan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).
Alue mengingatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebenarnya sangat kompleks, oleh sebab itu, pemerintah menangani permasalahan tersebut secara setahap demi setahap melalui pelaksanaan program-program strategis.
“Dinamika masalah lingkungan hidup dan kehutanan terus berkembang. Jadi tidak mungkin baru setitik akan selesai. Karena ada dinamika-dinamika baru baik di global, regional, bahkan nasional yang kita hadapi,” ujar dia.
