Jubir Beberkan Tiga Syarat untuk Jadi Calon Menteri di Kabinet Prabowo
SinPo.id - Juru Bicara (Jubir) Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan beberapa syarat untuk menjadi calon menteri di kabinet mantan Danjen Kopassus tersebut.
Dahnil mengatakan, calon menteri kabinet wajib memenuhi tiga syarat yang akan menjadi tolak ukur dari Prabowo.
"Tadi, tiga syarat tadi," ucap Dahnil kepada wartawan, Sabtu, 28 September 2024.
Menurut dia, syarat yang pertama calon menteri kabinet Prabowo yakni harus memiliki integritas dan komitmen antikorupsi.
"Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas, kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan ada pelantikan selama ini terkait dengan komitmen antikorupsi, itu yang ingin dipastikan pak Prabowo," tuturnya.
Kemudian, lanjut Dahnil, syarat kedua calon menteri kabinet Prabowo harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pembantu presiden.
"Kedua, itu terkait dengan kompetensi, itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk zaken kabinet terlepas dari partai politik maupun dari luar partai politik tapi harus zaken harus ahli," ucap Dahnil.
Lalu yang terakhir, Dahnil menyebut calon menteri kabinet Prabowo haruslah memiliki loyalitas dan tegak lurus dengan visi dan misi presiden.
"Loyalitas ini penting, bagi Pak Prabowo ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan. Maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo. Dan mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo," ujarnya.
Lebih Lanjut, dia mengungkapkan, pemilihan menteri di kabinet Prabowo akan memprioritaskan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). Namun, Dahnil menyebut, Prabowo terbuka dengan siapapun untuk menjadi menterinya asalkan memenuhi tiga syarat tersebut.
"Ya tentu yang prioritas adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Nah kemudian juga Pak Prabowo mempertimbangkan proporsionalitas dari usulan kelompok masyarakat, misalnya ormas ya, bisa usulan kelompok profesi buruh, tani dan nelayan, juga usulan-usulan relawan dan sebagainya," kata Dahnil.
"Jadi, Pak Prabowo mendengar semua pihak, tentu keputusan akhir ada di tangan Pak Prabowo," tandasnya.
