Legislator Nilai Pemerintah Kurang Beri Perhatian pada Masyarakat Kelas Menengah
SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menilai pemerintah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat kelas menengah, yang saat ini rentan menjadi masyarakat kelompok bawah.
Karena menurut banyak ahli, kebijakan pemerintah saat ini banyak berfokus pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah dan 10 persen kelompok ekonomi atas.
"Jadi kelas menengah ini kurang menjadi perhatian," kata Amin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 12 September 2024.
Amin merinci, setidaknya ada lima kebijakan pemerintah yang sangat berdampak pada masyarakat kelas menengah. Pertama, adalah kenaikan PPN yang baru saja naik menjadi 12 persen.
Kedua, rencana pemerintah yang membatasi BBM bersubsidi per satu Oktober 2024 mendatang. Ketiga, adalah rencana penyesuaian subsidi KRL pada tahun 2025.
Terakhir, yakni rencana iuran dana pensiun tambahan dan juga asuransi TPL kendaraan yang juga direncanakan akan diberlakukan pada Januari 2025 mendatang.
"Ini kan semua nyasar mengenai kelas menengah, dan kalau kita lihat jumlah data BPS tahun 2019 jumlah kelas menengah kita 57 juta sekian per hari ini kurang lebih tinggal 40 juta. Berarti kan ada penurunan 10 juta orang dan ini terancam menjadi meningkatkan kelompok orang miskin," jelasnya.
Oleh sebab itu, Amin meminta Kementerian Investasi untuk memberi perhatian kepada masyarakat kelompok menengah. Salah satunya dengan melalukan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal.
