Bawaslu: Data Pengawas Ad Hoc Pemilu Bisa Jadi Bahan Evaluasi dan Kajian untuk Pilkada
SinPo.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan tengah melakukan validasi data seluruh jajaran pengawas ad hoc Pemilu tahun 2024.
Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyampaikan, hasil dari integrasi data ini akan dilakukan kajian dan evaluasi ke depannya terkait efektivitas kinerja pengawas ad hoc.
Dia mengatakan, jumlah personil jajaran Bawaslu sedikit ketimbang jajaran KPU, yang membuat kerja pengawasan kurang optimal.
Menurut Herwyn, terkait pemutakhiran data pemilih yang dilakukan PPS dan Pantarlih tidak terawasi sepenuhnya. Selain itu, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang membutuhkan pengawas untuk mengawasi di dalam dan diluar TPS tidak dapat diawasi semuanya, disebabkan jumlah PTPS hanya satu orang.
"Kinerja yang tidak optimal tersebut dapat dituangkan dalam bentuk data salah satu masalah pengawasan yang dapat dijadikan bahan bagi akademisi dan pegiat pemilu untuk membuat kajian problematika pelaksanaan pemilu 2024, salah satunya profil kinerja dan kuantitas pengawas ad hoc di lapangan," kata Herwyn dalam keterangannya, Jumat, 23 Agustus 2024.
Herwyn mengakui, banyak keluhan dari pengawas ad hoc perihal kuantitas pengawas saat bertugas. Dia melihat kerap terjadi hanya ada satu orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pengawasan di kecamatan/desa/kelurahan yang jumlah TPS-nya banyak, membuat kerja pengawasan mendapatkan kesulitan.
Dia juga menuturkan, penginputan data kinerja pengawasan pengawas ad hoc dapat dijadikan bahan naskah akademik penyusunan Undang-Undang yang akan datang, terkait dengan efektivitas penambahan jumlah pengawas pemilu ad-hoc dalam melakukan pengawasan pemilu serta perluasan tugas dan wewenang pengawas ad hoc.
"Mudah mudahan integrasi data yang berkali kali kita lakukan bisa berhasil dan wujudkan, karena data yang kita butuhkan sangat penting untuk kita jadikan sebagai pengambilan keputusan selanjutnya," tuturnya.
Herwyn pun berharap dengan sisa waktu yang ada, jajaran hingga tingkat terbawah bisa menjadikan ini tantangan untuk melakukan tugas dalam mengawasi pemilihan serentak 2024.
"Sebab data ini penting untuk pengawasan lebih lanjut sambil koordinasi dengan para pemangku kepentingan," tandasnya.
