Jokowi Siapkan Belanja Era Prabowo-Gibran Sebesar Rp3.613,1 Triliun
SinPo.id - ggg
SinPo.id - Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 atau era pemerintahan Prabowo-Gibran, direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun. Belanja RAPBN 2025 tersebut difokuskan pada proyek-proyek yang diharapkan dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian.
"Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun," kata Jokowi dalam pidato RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi menguraikan, belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Adapun belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk beberapa anggaran, seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.
Untuk pendidikan, lanjut Jokowi, anggaran dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan beasiswa, perluasan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta pengembangan riset.
Sedangkan untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Berikutnya alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Lalu, alokasi anggaran ketahanan pangan sekitar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani.
Kemudian, anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun, ditujukan untuk
infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Terakhir, alokasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tukas Jokowi.
