Pemerintah Diminta Cari Solusi Kepesertaan BPJS Kesehatan
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati, meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan.
Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga.
Pasalnya, tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran masih beratnya iuran, khususnya, jika berada dalam satu keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak.
“Banyak dari masyarakat tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan karena dari mereka harus membayar sejumlah keluarganya. Kan jadi mahal. Saya usul untuk menjadi anggota BPJS (iurannya) harus berdasarkan kemampuan finansialnya,” kata Itet, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu 21 Juli 2024.
Ia menjelaskan, kendala tersebut merupakan kegelisahan dari masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang tak menentu per hari nya, misal buruh dan pekerja informal lainnya.
"Mereka untuk makan sehari-hari saja sudah susah apalagi diminta untuk membayar BPJS sejumlah dengan yang ada di kartu keluarga, tentu ini harus ada solusinya. Karena permasalahan ini rata-rata ada di tiap daerah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia meminta Kemenkes untuk segera mengambil langkah konkret dan menemukan solusi dari kegelisahan masyarakat ini. Salah satunya dengan membuat suatu kebijakan, agar permasalahan kepesertaan BPJS bisa selesai.
"Masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mungkin cukup bayar satu jiwa saja. Yang sakit kan tidak mungkin seluruhnya berbarengan. Jadi, cukup bayar satu saja, atau disesuaikan dengan finansial keluarga agar kepesertaan BPJS menjadi meningkat,” tandasnya.
