SinPo.id - Komisi E DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merealisasikan program sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Terlebih lagi, setiap anak memilik hak memperoleh pendidikan.

"Sudah sebagai kebutuhan mendesak untuk merealisasikan sekolah (swasta dan negeri) gratis," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. 

Jhonny berharap, tahun 2025, Pemprov DKI bisa merealisasikan usulan DPRD agar seluruh anak-anak Jakarta bisa mengenyam bangku pendidikan yang layak, baik di sekolah negeri maupun swasta tanpa biaya alias gratis. Bahkan, diiringi dengan kualitas pengajar serta sarana dan prasarana mempuni.

"Maka, kami dari Komisi E meminta Dinas Pendidikan Tahun 2025 mulai gratiskan sekolah (swasta) tertentu. yang memang disana banyak anak-anak tidak mampu, apalagi di Jakarta Utara itu banyak," kata Jhonny.

Menurut Jhonny, program pendidikan gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI, yaitu  pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) tertulis "Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat." 

Lalu di Pasal 16 huruf (f) berbunyi: "Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar". 

"Sehingga wajib belajar 12 tahun bukan hanya sekedar jargon,"

Lebih lanjut, Johny menilai, APBD DKI mampu untuk menggratiskan sekolah swasta. Apalagi kuota sekolah negeri masih terbatas. Di tahun 2024, daya tampung untuk SMA hanya 29 ribu dan SMK 20 ribu.

Sementara CPDB-nya mencapai 139.841 orang. Sedangkan di jenjang SMP hanya bisa menampung 71 ribu dari 151 ribu CPDB.

Artinya, masih ada 170 ribu lebih anak-anak yang harus mendaftar ke sekolah swasta. Sedangkan Pemprov DKI hanya membuka peluang sebanyak 8.426 kuota untuk CPDB mendaftar di sekolah swasta melalui PPDB Bersama.

"Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman. Pendidikan itu merupakan skala prioritas, lewat pendidikan banyak derajat keluarga bisa terangkat," tukas Jhonny.