KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka

Laporan: david
Kamis, 11 Juli 2024 | 13:03 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (SinPo.id/Anam)
Komisi Pemberantasan Korupsi (SinPo.id/Anam)

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kasus yang sedang diusut ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk.

"Dari anggota DPRD empat orang kalau enggak salah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Alex enggan membeberkan identitas para tersangka. Para tersangka dan kontruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan dilakukannya upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Berdasarkan informasi yang diterima. Mereka yang menjadi tersangka ialah Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi serta tiga Wakil Ketua DPRD atas nama Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar.

Sebelumnya, KPK juga sempat mencegah empat orang tersebut bepergian ke luar negeri mulai dari 3 Februari hingga 3 Agustus 2023.

Selain itu, penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di Jawa Timur. Hal ini dikonfirmasi oleh Alexander Marwata.

"Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat bukti," kata Alex

Pada Selasa, 26 September 2023, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan kepada Sahat.

Politikus Partai Golkar itu juga dibebani uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Apabila tak mampu membayar uang pengganti dalam batas waktu tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Namun, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana empat tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin Sahat dihukum dengan pidana 12 tahun penjara.

Sahat terbukti menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020-2022 serta APBD 2022-2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp200 miliar.

Tindak pidana dilakukan Sahat bersama-sama dengan staf ahlinya, Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Ilham Wahyudi alias Eeng.sinpo

Komentar: