KPK Respons Pernyataan Megawati: Kami Tidak Melihat Afiliasi Politik Tertentu

Laporan: david
Selasa, 09 Juli 2024 | 13:56 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (SinPo.id/David)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (SinPo.id/David)

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tidak pernah melihat afiliasi politik tertentu dalam memeriksa saksi maupun tersangka kasus korupsi.

Hal ini merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang merasa kadernya sedang dibidik oleh KPK. Terlebih Sekretaris Jenderal PDI-P Harun Masiku telah diperiksa sebagai saksi kasus suap Harun Masiku.

"Kami sampaikan KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, ya pimpinan nih, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," tegas Alex di Gedung Merah Putih KPK seperti dikutip, Selasa 9 Juli 2024.

Alex juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara korupsi dengan afiliasi politik tertentu.  

"Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan penanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," lanjut pimpinan KPK dua periode itu.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya heran lantaran kadernya kerap menjadi target aparat hukum. Dia bahkan menyampaikan ini secara langsung ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H. Laoly.

Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidato acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.

"Pak Laoly ketawa, saya suka ngamuk ke dia loh, (anda) jadi menteri ngapain lho? Lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.

Salah satu kasus yang disorot Megawati adalah pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai saksi kasus Harun Masiku. PDIP merasa dikerjai oleh komisi antirasuah karena barang-barang pribadi kader dan stafnya disita

Megawati menegaskan KPK tak boleh menjalankan tugasnya dengan mengabaikan hak-hak warga negara. Megawati pun menekankan, KPK merupakan lembaga yang didirikan saat dirinya menjabat sebagai Presiden.

"KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya orang saya buat, gitu loh. MK saya yang buat. Bukan saya sombong. Tanya deh, siapa yang buat. Jadi saya tahu aturannya, seharusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi," tutur Megawati.sinpo

Komentar: