Jokowi: WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban Penggunaan APBN Secara Baik

SinPo.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh Kementerian/Lembaga Negara hingga pemerintah daerah (Pemda) untuk selalu mengunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) secara baik. Sebab, setiap tahun keuangan negara pasti diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Hal itu Ia sampaikan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 oleh BPK RI. 

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024. 

Menurut Jokowi, BPK RI sudah menjalankan pemeriksaan keuangan negara, dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan tersebut. 

Sebab itu, seluruh lembaga negara hingga Pemda, harus benar-benar mengelola, memanfaatkan keuangan negara secara baik. Termasuk mampu mempertanggungjawabkannya. 

"Jadi uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN, APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujarnya. 

Untuk diketahui, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada tahun 2016.

"Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Ketua BPK Isma Yatun