TIMWAS HAJI DPR

Ketua Timwas Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 01 Juli 2024 | 22:42 WIB
Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar (SinPo.id/Sigit Nuryadin)
Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar (SinPo.id/Sigit Nuryadin)

SinPo.id - Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong Parlemen untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024. Apalagi, ada banyak temuan Timwas DPR yang memprihatinkan bahkan berulang pada tiap pelaksanaan haji.

"Pertama, kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detil dari ibadah haji 2024," kata Cak Imin saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Salah satu yang menjadi sorotan Timwas adalah tidak sinkronnya data yang termuat di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan temuan tim di lapangan. Cak Imin menilai hal itu tidak bisa sekadar dibahas Timwas DPR, namun perlu didalami pansus.

"Data yang tidak sinkron antara jumlah jemaah yang berangkat yang masuk dalam antrean sistem Siskohat sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Timwas Haji DPR mengemukakan wacana pembentukan pansus terkait karut-marut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Timwas menyebut sudah ada 9 fraksi yang menyetujui dibentuknya pansus haji.

"Karena haji ini banyak melibatkan unsur lintas komisi, banyak menteri yang terkait, jadi kami sepakat dengan beberapa teman-teman fraksi, 9 fraksi yang di DPR RI yaitu perlunya ada untuk dilakukan pansus," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Abdul Wachid menyampaikan dari hasil pemantauan di lapangan, Timwas Haji menemukan banyak persoalan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya persoalan tenda jemaah haji di Arafah dan Mina, katering, hingga permasalahan pembayaran dam (denda).

"Jadi, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara di Komisi VIII saja, tapi ini harus kita bawa (dalam pansus), karena Komisi VIII itu sangat terbatas terkait mitra kita, mitra kita hanya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial yang tidak ada hubungannya dengan haji," katanya.sinpo

Komentar: