Server PDN Diretas, DPR Minta Kementerian dan Lembaga Koordinasi dengan BSSN

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan kementerian dan lembaga yang terkait dengan Pusat Data Nasional (PDN) perlu berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melindungi data dari gangguan peretas.

Karena menurutnya, banyak kementerian dan lembaga, belum melaksanakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, khususnya poin mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres 132 Tahun 2022 tentang arsitektur keamanan untuk SPBE yang berkoordinasi dengan BSSN.

Ia menilai, peretasan tersebut memperlihatkan bahwa perlu ada koordinasi antarlembaga negara dengan BSSN sesuai dengan kedua Perpres yang sudah diterbitkan tersebut.

"Karenanya kami mendesak agar kementerian/lembaga itu melaksanakan saja (kedua) Perpres tersebut," kata Bobby, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis 27 Juni 2024.

"Kalau yang terjadi pada hari ini kami yakin itu akan bisa ditangani lah, karena di seluruh dunia juga (ada) serangan siber lockbit 3.0 dan juga brain shipper ini di Amerika, di tempat lain, itu juga bisa ditangani. Mungkin memerlukan waktu saja,” lanjutnya.

Selain itu, Bobby mengatakan menjalankan kedua Perpres tersebut menjadi hal yang paling utama, agar dalam aspek arsitektur keamanan PDN tersebut dapat melibatkan BSSN.

“Bukan hanya setelah SPBE-nya. Jadi kalau ada kejadian seperti pemadam kebakaran, karena pendekatan keamanan siber itu harus by design, bukan seperti itu tadi, ada kejadian dulu kecelakaan insiden baru kita seperti berbenah diri baru setelah ada kejadian,” tegasnya.

Diketahui, server Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Kominfo dilaporkan belum pulih sepenuhnya dari gangguan peretas (hacker), yang diakibatkan ransomware terbaru dengan jenis Lockbit 3.0. Gangguan tersebut terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024.