Cak Imin Ngotot Ingin Bentuk Pansus Tindaklanjuti Temuan Timwas Haji 2024
SinPo.id - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menekankan temuan kekurangan dalam penyelenggaraan haji 2024 wajib ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus). Apalagi, beberapa kasus yang ditemukan itu terjadi pada penyelenggaraan haji setiap tahunnya.
"Dalam hal ini, harus diakui memang beberapa hal terjadi pengulangan yang kemudian lenyap ketika evaluasi itu tidak ditindaklanjuti," kata Cak Imin dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.
Cak Imin menilai Kementerian Agama selaku penyelenggara tidak boleh mengabaikan begitu saja temuan-temuan Timwas DPR. Oleh karena itu, Cak Imin ingin temuan tersebut wajib ditindaklanjuti melalui pansus.
"Oleh karena itu, kali ini kita tidak boleh abai, sehingga seluruh kritik, evaluasi yang dilakukan DPR wajib hukumnya ditindak lanjuti melalui pansus," katanya.
Menurut dia, salah satu alasab yang paling fundamental mengapa pansus ini harus dilaksanakan adalah adanya kecurigaan soal 'penyelewengan' kuota tambahan. Kuota tambahan yang seharusnya memaksimalkan antrean calon jemaah haji reguler justru malah lebih banyak dialokasikan untuk haji khusus.
"Dalam konteks itu termasuk yang paling panas hari ini di kalangan masyarakat, adanya kecurigaan distribusi kuota visa yang tidak adil antara kebutuhan antrean reguler yang sudah lama dengan yang digunakan oleh travel-travel tertentu berbasis haji khusus," kata dia.
Cak Imin melanjutkan temuan-temuan itu harus dibawa melalui pansus. Dengan begitu, sengkarut penyelenggaraan haji 2024 ini dapat diselidiki lebih mendalam melalui pansus tersebut.
"Dan saya senang sekali rapat yang dipimpin Pak Loedwijk beserta Kementerian Agama menyepakati pansus untuk agar detailing dari seluruh kasus-kasus yang ada di proses haji ini dipotret lebih dalam," kata dia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap Pansus DPR ini bisa membawa perubahan pada penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang.
"Oleh karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR dan di-follow up melalui pansus untuk menyelisik agar tidak terjadi kesalahan dan pengulangan kegagalan," kata dia.
