IBADAH HAJI 2024

MPR Nilai Evaluasi Haji 2024 Cukup Dibahas di Rapat Komisi

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 18 Juni 2024 | 19:11 WIB
Ilustrasi jemaah haji (SinPo.id/Kemenag)
Ilustrasi jemaah haji (SinPo.id/Kemenag)

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto tidak setuju dengan pembentukan panitia khusus (pansus). Evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji 2024 cukup dilakukan dalam rapat kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.

"Tidak perlu dibentuk Pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR," kata Yandri dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, 18 Juni 2024.

Dia menyebut salah satu temuan yang dipersoalkan adalah terkait bahan baku pangan yang berasal dari Thailand. Dengan jumlah 240 ribu lebih jemaah asal Indonesia, kata dia, bahan baku pangan seharusnya berasal dari dalam negeri.

Dia mengatakan inisiasi bahan baku pangan dari Indonesia sudah dimulai ketika dirinya menjadi Ketua Komisi VIII Tahun 2019-2022. Realisasinya, keran ekspor untuk pemenuhan bahan baku asal Indonesia sudah dibuka oleh Menteri Perdagangan (Mendag).

"Saat ini tinggal memaksimalkan pelaku usaha nasional untuk menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan oleh jamaah," katanya.

Namun apabila bahan baku dari Tanah Air belum tersedia, dia menilai penyelenggara pun harus tetap menyediakan konsumsi bagi jemaah walaupun bahan bakunya berasal dari negara lain.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya tengah menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, antara lain terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.sinpo

Komentar: