SinPo.id - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menegaskan, tidak ada satupun produk-produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi dengan Israel, termasuk ideologi politik tertentu. Hal ini telah dikonfirmasi kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk tersebut di Indonesia. 

"Kami telah informasikan kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk yang disebut-sebut terafiliasi Israel itu, dan saya tidak menemukan bahwa dari mereka itu terafiliasi dengan Israel," kata  Hariyadi dalam keterangannya pada Kamis, 13 Juni 2024. 

Haryadi mengaku prihatin dengan munculnya daftar yang dikeluarkan oleh sejumlah kelompok, memuat nama perusahaan maupun produk yang disebut terafiliasi dengan Israel. 

Menurut dia, langkah itu dapat mematikan mata pencaharian  pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan yang masuk daftar boikot tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan timbulnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawannya. 

Dalam pertemuannya dengan pemegang merek, PHRI sudah meminta agar masing-masing perusahaan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa produknya tidak terafiliasi dengan Israel.

Sayangnya berita-berita boikot di berbagai platform media membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tenggelam.

"Sebetulnya kepada masing-masing merek sudah kami minta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka," kata dia.

Seperti merek Starbucks katanya. Salah satu restoran yang disebut-sebut masyarakat terafiliasi Israel, ternyata mereka memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebesar Rp5 miliar ketika ulang tahun perusahaan.

"Yang saya lihat dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika. Tapi tidak korporasinya, apalagi mereka beroperasi di berbagai negara. Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah, kok," ujar dia.

Sementara kepada masyarakat, ia meminta agar semua pihak dapat memilah berita yang dikonsumsi. Termasuk memeriksa bagaimana keberadaan dari perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan sikap mereka pada Palestina.

"Masyarakat bisa mengecek keberadaan mereka semua, dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina. Saya sudah mengecek mereka perusahaan yang juga bekerja secara profesional dan tidak terkait dengan ideologi," ucap Haryadi.

Tak hanya itu, PHRI juga meminta pemerintah untuk mengklarifikasi daftar tiap perusahaan maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel guna mencegah terjadinya kegaduhan dalam masyarakat.

"Pemerintah harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini. Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional," kata Haryadi. 

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia sama sekali tidak terafiliasi atau bersangkutan dengan ideologi politik apapun.

Jikapun memang terafiliasi, maka pemerintah diharapkan dapat memilah nama yang bersangkutan secara bijak dan tepat.