SinPo.id - Ketua Tim Delegasi DPR RI di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-15, Putu Supadma Rudana, mengusulkan pembentukan task force sebagai bagian dari upaya resolusi perdamaian dan proses demokratisasi di Myanmar.

Menurutnya, AIPA harus bergerak lebih nyata dalam mewujudkan resolusi perdamaian dan proses demokratisasi di Myanmar.

"AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force, dan usulan itu bisa dalam bentuk task force,' kata Putu dalam keterangan yang diterima pada Rabu, 12 Juni 2024.

Ia menjelaskan, task force dapat dibentuk dan ditugaskan secara khusus  untuk mendampingi, hadir, serta membantu proses mediasi antara junta militer dengan CRPH yang mewakili demokrasi. 

Menurut Putu, parlemen Indonesia selalu menggelar pertemuan dengan CRPH dengan harapan terus membantu mediasi terwujud serta membantu Mynamar dalam proses demokrasinya.

"Ini akan dibawa ke forum Executive Committee di pertemuan di Laos. Di mana, dalam pertemuan itu pada saat AIPA di Laos pada oktober 2024 ini di sana akan diputuskan, dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA memang Indonesia mengambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis," tutur legislator asal Bali itu.

"Juga kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini," sambung Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Putu berkata, task force dalam upaya resolusi perdamaian dan proses demokratisasi di Myanmar sangat dibutuhkan.

Pasalnya, menurutnya, parlemen memiliki kekuatan diplomasi lebih lentur dan fleksibel.

"Tentu pemerintah sedang melakukan hal yang sama dan kita berjalan bersama pemerintah, di mana pemerintah dalam pertemuan resmi lebih komprehensif, lebih rigid melakukan diplomasi tapi parlemen bisa ikut mengakselerasi untuk tercapainya perdamaian di Mynamar dan proses demokrasi agar kembali demokrasi bisa hadir di Mynmar," kata dia.

"Pada ujungnya kita harap myanmar bisa peaceful dan kembali turut menjadi bagian dalam pertemuan di tingkat Asean dan AIPA," lanjut politikus Partai Demokrat itu.

Ia juga mengingatkan, peran parlemen militer sangat strategis. Putu berkata, pihaknya mengambil langah taktis untuk mendorong langkah yang belum pernah ditempuh AIPA selama ini.

Menurutnya, Indonesia hadir untuk memberikan keyakinan bahwa kangkah pembentukan task force merupakan sebuah langkah konkret. 

Putu menambahkan, task force nantinya juga harus turut mengawal isu terkait hak asasi manusia atau human right serta pengungsi. 

"Isu ini harus dikawal secaa komprehensif sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang aat ini khususnya di Myanmar dalam kondisi cukup berat jadi pengungsi di Myanmar," tutur Putu.