Wacana Presiden Dipilih Lewat MPR, Demokrat: Penyimpangan
SinPo.id - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menganggap, wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, merupakan bentuk penyimpangan demokrasi. Karena, sistem pemilihan langsung saat ini merupakan koreksi atas sistem terdahulu.
"Demokrasi saat ini yang kita punya dengan pemilihan langsung oleh rakyat itu merupakan koreksi atas apa penyimpangan yang terjadi di era sebelumnya. Jadi bagi kami, jika itu dikembalikan berarti ada penyimpangan," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu, 8 Juni 2024.
Herzaky lantas memuji bahwa Pemilu 2024, terbukti berjalan damai. Hal ini dibuktikan dengan adanya sinergi antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kan kita baru selesai pemilu, udah nyaman, aman, dan tenang, kita juga lihat bagaimana Prabowo dan Jokowi ini bersingergi bagaimana pembangunan kedepannya menjadi bisa semakin lebih baik, dan semangat bisa mencapai Indonesia emas di 2045, dengan begini kita bisa berakselerasi apa yang kurang kita perbaiki kan gitu," kata dia.
Herzaky mengaku heran lantaran isu tersebut muncul usai Pemilu 2024. Dia menyebut wacana tersebut muncul dari pihak yang tidak bisa menerima hasil pemilu.
"Bukan malah berbicara tentang sistem negara, ada apa ini gerangan. Maksudnya kami jika memang ada perbedaan pandangan, atau memang seperti apa. Marilah kita berjiwa kesatria, bersiap menerima kekalahan, jangan malah kalau kita kalah dan bilang sistemnya tidak benar, enggak begitu juga," tukasnya.
