Wapres: Pembangunan Papua Pegunungan Harus Selaras dengan Kearifan Lokal

Laporan: Khaerul Anam
Kamis, 06 Juni 2024 | 02:43 WIB
Wapres Ma'ruf Amin (SinPo.id/setwapres)
Wapres Ma'ruf Amin (SinPo.id/setwapres)

SinPo.id - Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu dari tiga daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah di Papua. Dengan berdirinya provinsi ini, pemerintah menjadi semakin fokus untuk merumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal dan konteks wilayah.

“Pendekatan berbasis kearifan lokal dan konteks wilayah dapat memperkuat penerimaan dan dukungan masyarakat serta mengurangi potensi konflik sehingga implementasi strategi pembangunan menjadi lebih relevan dan efektif,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam keterangannya, dikutip Kamis, 6 Juni 2024.

Ma'ruf Amin yang juga menjabat Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengungkapkan, pemerintah sangat memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan dengan kondisi geografis dan topografis yang sulit, penduduk yang terpencar di gunung dan lembah-lembah, dan aksesibilitas antarwilayah yang terbatas, seperti di wilayah adat Laa Pago.

“Perhatian terhadap wilayah adat Laa Pago telah ditekankan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai salah satu program prioritas strategis dalam rangka percepatan pembangunan wilayah adat ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pemetaan wilayah secara tepat di wilayah Papua Pegunungan sangat penting dilakukan. Sebab, masing-masing kabupaten di provinsi ini memiliki potensi dengan keunikan tersendiri.

“Sebagai contoh, rumuskan peran Kabupaten Pegunungan Bintang di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, peran Kabupaten Yahukimo sebagai pintu gerbang dari selatan Papua, peran Kabupaten Yalimo sebagai pintu gerbang dari utara Papua, atau rumuskan program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dengan target utama Orang Asli Papua di Kabupaten Nduga,” urainya.

Dengan memahami karakteristik masing-masing wilayah, menurut Wapres, pemerintah akan dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan menghindari pengalokasian sumber daya yang tidak efektif.sinpo

Komentar: