Luncurkan GovTech, Jokowi: Mulai Tahun Ini Setop Buat Aplikasi Baru
SinPo.id - Presiden Jokowi Widodo meluncurkan sistem pelayanan terpadu atau Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital.
Jokowi mengimbau kepada jajarannya hingga tingkat daerah untuk berhenti membuat aplikasi-aplikasi. Sebab, sudah ada INA Digital.
"Saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024.
Jokowi berharap, INA Digital ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Karena, layanan yang diberikan sudah terpadu.
"Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital," kata
Menurut Jokowi, keberadaan INA Digital, merupakan bentuk kehadiran birokrasi yang melayani, bukan justru memperlambat atau mempersulit masyarakat.
"Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tutur dia.
Ia pun menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik itu karena sebelumnya tercatat 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
"Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ucapnya.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing.
Targetnya pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.
