Banggar DPR Sebut Lembaga Independen Dukung Fungsi Anggaran Parlemen
SinPo.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said menilai keberadaan lembaga independen penting untuk mendukung fungsi anggaran parlemen seperti Congressional Budget Office (CBO) di Amerika Serikat (AS).
Ini disampaikannya selaku pimpinan delegasi Banggar DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Congressional Budget Office di Washington D.C., Amerika Serikat, Selasa, 21 Mei 2024. Kunjungan itu untuk memperkuat fungsi anggaran di Banggar DPR RI dalam proses pembahasan RAPBN TA 2025 yang berkualitas bagi kesejahteraan rakyat.
"Peran CBO sangat penting dalam membantu kongres membuat kebijakan penganggaran yang akurat. Fungsi anggaran sebagai penentu kebijakan anggaran negara yang berprioritas pada kesejahteraan rakyat dan sebagai alat ukur yang menunjukkan keberpihakan DPR terhadap rakyat dalam perwujudan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun," kata Muhidin dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Menurut dia, keberadaan lembaga seperti CBO selayaknya diadopsi oleh Parlemen di Indonesia. Sehingga, fungsi anggaran Parlemen Indonesia, khususnya Banggar DPR RI, sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dapat membuat kebijakan yang akurat.
"APBN Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dalam membuat lembaga independen yang profesional seperti CBO, tetapi bukan hal yang mustahil untuk ke depan dibuat Lembaga seperti ini sehingga menghasilkan APBN yang berkualitas tinggi yang dapat mensejahterakan rakyat," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai akurasi hasil perkiraan anggaran pendapatan dan belanja yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan Presiden beserta realisasi anggarannya tidak mungkin diperoleh tanpa mempekerjakan orang-orang berintegritas yang memiliki keahlian di berbagai bidang.
"Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar," ucapnya.
Delegasi Banggar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat akan lebih memahami apa saja yang dibutuhkan rakyat daerah pemilihannya. Sehingga, memerlukan pengalokasian khusus anggaran/dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya (ear marking).
Kemudian, delegasi Banggar DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan CBO memiliki tantangan besar sebagai lembaga non partisan dalam menjaga independensi analisis yang dilakukan. Khususnya dari partai yang berkuasa.
"Mengatasi tantangan ini CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum, sehingga jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru maka masyarakat umum bisa mendesak kongres dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data-data obyektif yang masyarakat umum bisa lihat dalam publikasi CBO," ujarnya.
Delegasi Banggar DPR RI itu diterima oleh CBO’s Chief Operating Officer and General Counsel Mark Hadley, beserta jajaran CBO lainnya. Pertemuan itu juga didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, serta KBRI di Washington.
Pada awal pertemuan, Mark Hadley menyampaikan bahwa CBO merupakan lembaga non-partisan sejak tahun 1975, yang memberikan informasi objektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Di mana, misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif.
Delegasi Banggar DPR RI kemudian juga melakukan kunjungan ke KBRI di Washington untuk memperkuat peran strategis anggaran pada hubungan diplomasi Indonesia-Amerika. Lalu, dilanjutkan melihat peran strategis perwakilan Bank Indonesia di New York terkait dengan isu-isu keuangan global.
