Kasus DBD Meningkat, Legislator Demokrat Minta Kemenkes Masifkan Edukasi Pencegahan
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) menjadi prioritas nasional. Apalagi, kasus DBD di Tanah Air kembali meningkat pada awal 2024.
Aliyah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus memasifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam pencegahan DBD. Dalam kegiatan KIE, Kemenkes diminta untuk berkoordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga lainnya agar edukasi berjalan lebih masif.
"Kemenkes harus juga melakukan perluasan kerja sama untuk melakukan KIE penyakit DBD dengan kementerian dan lembaga non kesehatan, misalnya dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Aliyah dalam Rapat Kerja dengan Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2024.
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menyebut strategi nasional penanggulangan DBD 2021-2025 yang dimiliki pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus. Namun, strategi tersebut perlu ditingkatkan menjadi produk hukum agar dapat menjadi acuan yang konkret.
"Kami juga ikut mendorong Kementerian Kesehatan segera menjadikan strategi nasional ini menjadi regulasi setingkat Kementerian Kesehatan, sehingga lebih kuat," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkes memiliki strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025. Tujuan strategi tersebut adalah untuk menurunkan beban kesehatan masyarakat akibat dengue.
Penguatan program penanggulangan dengue pada tingkat nasional dan daerah yang meliputi; meningkatkan upaya pencegahan kejadian dengue yang efektif, meningkatkan akses masyarakat terhadap tatalaksana dengue yang berkualitas, menguatkan surveilans dan respons terhadap kejadian dengue dan KLB, meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat berkesinambungan terhadap penanggulangan dengue.
Target utama penanggulangan dengue 2021-2025, yaitu menurunkan incidence rate (IR) dengue menjadi kurang dari 49 per 100.000 penduduk pada 90 persen kabupaten/kota pada tahun 2025; dan menurunkan angka kematian dengue menjadi 0,5 persen pada 2025.
