Pj Gubernur DKI Bangun Pengolahan Sampah Terbesar di Dunia
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara. Fasilitas ini merupakan salah satu pembangunan RDF terbesar di dunia.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat peletakan batu pertama (groundbreaking) RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Asep Kuswanto dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono, pada Senin, 13 Mei 2024.
"Fasilitas ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Ini adalah bagian terkecil dari salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan masalah sampah," ucap Heru yang di tahun ini mengakhiri masa jabatannya.
Heru menilai, Jakarta harus memprioritaskan pengelolaan sampah dalam kota, agar beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang semakin berkurang.
Menurut dia, pembangunan RDF Plant di Rorotan ini menjadi salah satu upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Karenanya, Jakarta harus mengelola sampah seperti negara maju, salah satunya memprioritaskan pembangunan pengolahan sampah dalam kota.
"Saya punya pemikiran yang salah satunya adalah kita harus berani membangun tempat pembuangan sampah akhir seperti Bantargebang. Kita punya ide di wilayah sisi utara di laut, bisa menjorok 5 kilometer di daratan," tuturnya.
Nantinya, sampah itu bisa diolah dengan teknologi tinggi di area tersebut. "Tentunya, kita perlu mengkaji itu bersama para ahli dan akademisi," kata Heru.
Heru menjelaskan, kapasitas pada fasilitas ini mampu mengolah 2.500 ton sampah per hari, dengan menghasilkan produk berupa RDF atau bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.
RDF Plant di Rorotan ini dibangun di lahas seluas 7,87 hektare, dengan anggaran sebesar Rp1,28 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2024.
Fasilitas RDF Plant Jakarta ini ditargetkan selesai akhir 2024 dan bisa beroperasi pada 2025 untuk menopang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di dalam Kota Jakarta.
"Salah satunya adalah RDF. Banyak teknologi lainnya yang bisa juga diterapkan di DKI Jakarta, tetapi sebisa mungkin Pemprov DKI menghindari 'tipping fee'," ujar Heru.
