Tidak Sesuai Data, Gerindra Minta Pelanggaran Wajib Tanam Bawang Putih Harus Diusut Tuntas!

Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi III DPR RI  Wihadi Wiyanto meminta adanya pengusutan atas dugaan pelanggaran kebijakan wajib tanam bawang putih yang realisasinya tidak sesuai data yang disampaikan Kementerian Pertanian.

"Jika dalam penyampaian ke publik, yang bersangkutan memakai data fiktif, maka hal ini merupakan salah satu bentuk pidana," ungkap Wihadi dalam keterangan kepada Garudayaksa.com Selasa, (10/4).

Politisi Gerindra ini mengkhawatirkan tidak adanya cek dan ricek ketentuan wajib tanam bawang putih dari inspektorat maupun direktorat jenderal terkait sehingga berpotensi melahirkan adanya manipulasi atau laporan fiktif.

Ketentuan wajib tanam bawang putih yang dikenakan kepada importir, selama ini dinilai tidak efektif meningkatkan pasokan karena kendala bibit maupun keterbatasan lahan. Kondisi ini membuat laporan realisasi wajib tanam berpotensi tidak sesuai data.

Selain mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian, ia pun juga meminta adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak swasta atas pemberian data kewajiban tanam ke pemerintah.

"Kami mendorong BPK untuk segera melakukan audit," tutup Anggota DPR RI Dapil Jatim IX.