KOMMAS Sebut Pembelian Moge Listrik Rp 6,3 M untuk Patwal Boros dan Tak Rasional

SinPo.id - Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (KOMMAS) Jakarta, mengkritik keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membeli lima unit sepeda motor listrik baru dengan anggaran sebesar Rp6.354.750.0001 atau 6,3 miliar.

Kendaraan tersebut dimaksudkan untuk petugas patroli dan pengawalan (Patwal) dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan khususnya untuk pengawalan gubernur terpilih dalam Pilkada 20241.

"Kami mempertanyakan kebijakan ini dan menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Kami menilai anggaran sebesar itu boros dan tidak rasional," ujar KOMMAS dalam rilis yang ditetima, Kamis, 28 Maret 2024.

"Buat apa Moge semahal itu dibeli kalau hanya sekedar gagah-gagahan di depan masyarakat," lanjutnya.

KOMMAS menilai pengadaan motor dengan anggaran yang cukup besar itu bukti bahwa pemerintah DKI kurang merakyat dan tidak paham kebutuhan masyarakat.

"Kalau hanya sekedar melewati kemacetan kenapa mesti pakai Moge semahal itu. Yang ada sekarang cukup atau beli yang baru tapi tidak mahal dan sebanyak itu. Kalau macet malah seharusnya Gubernur turun mengurai kemacetan karena itu tugasnya sebagai Gubernur," ujarnya.

Menurut KOMMAS, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat pada persoalan masyarakat Jakarta bila dialokasikan untuk inisiatif yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Jakarta. 

Seperti stunting yang masih pada angka 14,8 persen, 4.469 Posyandu yang butuh intervensi layanan gizi anak dan ibu hamil, 75 ribu anak putus sekolah dan praktek PPDB yang bermasalah dan diskriminatif.

"Kami mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta, bukan pada pembelian kendaraan mewah untuk pejabat tinggi," tegasnya.

Selain itu, KOMMAS juga menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar mengalokasikan dana tersebut untuk program prioritas yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Seperti pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan terjangkau, peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk semua warga, termasuk program pendidikan jarak jauh, maupun pengembangan infrastruktur publik yang dapat memperbaiki kualitas hidup warga, seperti jalan dan fasilitas transportasi.

KOMMAS merinci, program publik di Jakarta yang dapat dibiayai dengan anggaran sebasar Rp 6,3 Miliar (beserta perkiraan biayanya):

1. Pendidikan

• Pengembangan PAUD: Rp 1 Miliar (meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi anak usia dini, membangun dan merenovasi PAUD, dan melatih guru PAUD).

• Beasiswa bagi siswa berprestasi: Rp 500 Juta (memberikan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan meningkatkan motivasi belajar siswa).

• Peningkatan kualitas guru: Rp 500 Juta (melatih guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional dan memberikan penghargaan bagi guru berprestasi).

2. Kesehatan

• Peningkatan pelayanan kesehatan: Rp 2 Miliar (meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, membangun dan merenovasi puskesmas, dan menyediakan obat-obatan dan peralatan medis.

• Program kesehatan masyarakat: Rp 1 Miliar (melaksanakan program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi, fogging, dan penyuluhan kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan).

3. Lingkungan Hidup

• Penghijauan: Rp 500 Juta (menanam pohon di taman, jalan, dan area publik lainnya, serta meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi).

• Pengolahan sampah: Rp 500 Juta (meningkatkan sistem pengolahan sampah agar lebih efektif dan ramah lingkungan serta mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah).

4. Sosial

• Bantuan sosial bagi warga kurang mampu: Rp 1 Miliar (nemberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu, seperti lansia, anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat).

• Pemberdayaan masyarakat: Rp 500 Juta (melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha serta meningkatkan kemandirian masyarakat).