Pengamat: Hak Angket Hanya Tawar-menawar untuk Masuk Pemerintahan Prabowo
SinPo.id - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mensinyalir, usulan hak angket Pemilu 2024 oleh partai politik pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD, hanya sebuah kode bergaining supaya diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
"Mungkin saja hanya dijadikan bargaining politik terkait posisi politik ke depan. Mungkin saja kode rekonsiliasi untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," kata Subiran saat dihubungi SinPo.id, Kamis, 7 Maret 2024.
Subiran menjelaskan, hak angket di DPR ranahnya bukan lagi gerakan moral, tapi politis. Arahnya kemungkinan bukan hendak membongkar kecurangan Pemilu 2024 secara komprehensif, baik Pileg maupun Pilpres, namun ajang bargaining politik pasca pengumuman resmi dari KPU.
Subiran melanjutkan, jika mencermati rapat paripurna DPR pada Selasa lalu, Nasdem dan PPP, tampak belum bersikap tegas. Sebab, kedua partai itu masih dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi wajar saja sikapnya (Nasdem dan PPP) seperti itu. Terkait Puan dan Cak Imin tidak hadir dalam rapat juga bisa memberikan pesan bahwa PDIP dan PKB juga sebenarnya belum terlalu serius terkait hak angket ini," ujarnya.
Selain itu, Nasdem, PPP dan PKB juga tidak mepunyai riwayat menjadi oposisi. "Jadi bisa saja gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya yakin kalau ada tawaran dari kubu Prabowo-Gibran kepada Nasdem, PKB dan PPP, mungkin ketiganya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi penguasa," kata dia.
Lagi pula, lanjut Subiran, pleno rekapitulasi KPU belum selesai. "Artinya, wacana angket ini hanya sikap belum siap menerima kekalahan dari pihak yang kalah Pilpres," tukasnya.
