KPU Tetapkan PSU di Kuala Lumpur Hanya Diikuti 62.217 Pemilih
SinPo.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan, sebanyak 62.217 pemilih akan mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9-10 Maret 2024. Jumlah 62.217 pemilih itu diperoleh dari hasil pemutakhiran data yang sudah di plenokan.
"Kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di luar negeri untuk pemungutan suara ulang Kuala Lumpur jumlahnya 62.217 pemilih. Kemudian akan dialokasikan untuk 2 metode memilih, yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kotak Suara Keliling (KSK), " ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.
Hasyim menjelaskan secara rinci bahwa basis pemutakhiran daftar pemilih beranjak dari jumlah pemungutan suara awal, yakni 78.000 pemilih. Semula, jumlah pemilih di Kuala Lumpur sebanyak 447.358 pemilih, dilayani dengan tiga metode, yaitu pos, TPS dan KSK.
"Metode TPS itu jumlah pemilihnya adalah 222.945, kemudian metode 67.946 dan metode pos itu 156.367," kata dia.
Kemudian, yang hadir di TPS dari daftar pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 5.117 pemilih dan daftar pemilih khusus (DPK) sejumlah 16.996 pemilih.
Namun, pemilih yang hadir hanya 2.264 dari DPT tersebut, atau satu persen dari jumlah pemilih metode TPS.
"Artinya, apa yang hadir paling banyak kan pemilih yang tidak terdaftar di DPT," ungkapnya.
Untuk metode KSK dihadiri 903 pemilih. Sedangkan metode pos, dari 156.367 pemilih hanya 23.360 yang mengirimkan surat suara yang telah dicoblos.
"Nah, pemutakhiran data pemilih kami mulai dari situ dengan cara pandang bahwa ini pemilih yang real ya. Berarti kan DPT, DPTb dan DPK yang hadir,” kata Hasyim.
Jika dibandingkan secara keseluruhan, maka total yang hadir hanya 30.263 pemilih dengan rincian metode TPS, jumlahnya 24.377. Kemudian, pemilih yang hadir untuk metode KSK DPT 903, DPTb 2.051, DPK 27.309. Jiks ditotal semuanya berjumlah 78.000 pemilih.
Berikutnya, angka itu dijadikan basis data untuk dimutakhirkan yang dicek dengan tiga kategori. Pertama, validasi alamat alamat. Kedua, analisis kegandaan, dan ketiga, kecocokan nomor induk kependudukan dan nomor paspor.
"Bila ada yang tidak valid atau tidak cocok maka akan dikeluarkan, sehingga ketemu angka 62.217," tutupnya.
