Pemilu 2024 Akan Jadi Ujian Netralitas Bagi Panglima TNI Agus Subiyanto

SinPo.id -  Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara menyoroti usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal untuk panglima TNI menggantikan Yudo Margono yang akan pensiun 26 November bulan ini.

Menurutnya, Agus menjabat panglima TNI di saat Indonesia sedang membutuhkan ekstra ketat bidang keamanan dalam negeri, khususnya menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti. 

"Sebab, kredibilitas penyelenggaraan pemilu akan menjamin kredibilitas penampilan pemerintahan ke depan," ujar Robi Sugara dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 November 2023.

Selain persoalan pertahanan yang sudah pasti dibahas dalam Fit and Proper Test di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kata Robi, ada satu hal lagi yang harus menjadi fokus Agus dalam beberapa bulan ke depan.

Paling tidak, Agus harus menyusun strategi selama mendampingi Presiden Jokowi yang usia pemerintahannya akan berakhir satu tahun lagi.

"Dia harus fokus pada menjaga netralitas TNI pada penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya pada pemilihan presiden," kata dia

Dalam netralitas TNI, Agus harus meyakinkan para anggota perwakilan rakyat bahwa anggota TNI tidak terlibat dukungan, pemasangan atribut, dan penggalangan pada calon tertentu khuususnya calon presiden dan wakil presiden.

Kemudian, panglima TNI juga harus menjamin keamanan bagi masyarakat agar tidak terintimidasi dalam pilihan politiknya pada pemilu 2024.

"Saat ini sudah ramai di berita-berita sosial media yang diduga ada anggota TNI tidak berseragam terlibat dalam pencopotan spanduk calon tertentu yang disinyalir bagian dari operasi untuk mengalahkan calon tertentu atau memenangkan calon tertentu," terangnya.

Tidak hanya itu, panglima TNI Agus Subiyanto juga harus membentuk tim khusus dalam menguatkan seruan untuk netralitas TNI pada pemilu 2024 ini. Tim ini bertugas memantau tentang pergerakan anggota TNI dalam menjaga netralitas untuk pemilu 2024.

"Jika ada yang terlibat, panglima TNI tak segan-segan untuk mencopot dari jabatan bahkan keangotaanya sebagai TNI aktif. Fakta lain, bahwa para purnawirawan TNI juga terlibat dalam tim sukses di masing-masing pasangan capres-cawapres yang tentunya netralitas ini juga sangat penting," kata Robi.

Kemudian dalam jangkauan lebih luas, tim khusus ini juga bisa menyasar pada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang juga tidak diperbolehkan terlibat dukung mendukung pasangan calon.

"Hanya dengan netralitas ini, panglima TNI masih bisa menjaga marwahnya sebagai TNI yang professional dan bersama kepentingan bangsa dan negara," tukas dia.