Jelang Pemilu 2024, Heru Optimis Jakarta Mampu Ciptakan Iklim Demokrasi Sehat
SinPo.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-DKI Jakarta.
Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mereka berkumpul sebagai upaya untuk menciptakan kondisi Jakarta yang kondusif, aman, dan nyaman jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Heru mengapresiasi pertemuan ini, karena dinilai penting sebagai langkah awal dalam menciptakan suasana pemilu yang sehat.
"Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentunya sudah menentukan titik-titiknya (yang berpotensi rawan) agar ini menjadi aman dan kondusif," kata Heru di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, pada Senin, 13 November 2023.
Heru optimis Pemprov DKI Jakarta mampu mengawal proses pelaksanaan pemilu dengan baik, sehingga dapat menjadi barometer demokrasi nasional yang sehat dan matang.
"Kita buktikan bahwa pelaksanaan pemilu di Jakarta berlangsung damai, aman, berkualitas, dan bermartabat, dengan kerja keras, keikhlasan, dan doa. Saya yakin pemilu 2024 di Jakarta akan berjalan dengan sukses, aman, adil, dan damai" ujarnya.
Menurutnya, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi ketika pemilu yaitu berita hoax yang bersifat merusak reputasi pihak lain. Untuk itu, penting dilakukan sinergi dengan berbagai macam pihak yang dekat dengan masyarakat agar dapat menjamin kelancaran proses pemilu.
"Kita harus memilah berita-berita yang memang hoax (supaya) bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Heru juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta saat pemilu 2024 nanti.
Ia berharap, para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilu berlangsung.
"Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia," papar Heru.
"Sehingga kita memerlukan tindakan mitigasi dan deteksi dini untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas," tandasnya.
