Pemerintah Siapkan RPJPN 2025-2045 untuk Menuju Indonesia Emas
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Termasuk menargetkan pencapaian pendapatan per kapita setara dengan negara maju sekitar USD23.000 hingga USD30.000 pada 2045.
Ia menjelaskan, RPJPN 2025-2045 nantinya masih akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan infrastruktur terbangun, salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hilirisasi yang terhubung dengan infrastruktur konektivitas.
Kemudian menjaga kesinambungan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai superhub perekonomian nasional, transisi energi menuju komitmen Net Zero Emission, menjaga konsistensi pembangunan pusat dan daerah, serta mengorkestrasi seluruh pelaku pembangunan yang tak hanya fokus pada Pemerintah, namun juga untuk swasta dan masyarakat umum
“Indikator investasi Indonesia saat ini menunjukkan hasil positif dengan indeks PMI Manufaktur mencatatkan pertumbuhan konsisten 25 bulan berturut-turut dan saat ini berada pada angka 52,3, realisasi investasi di kuartal ketiga juga mencapai Rp374 triliun, dan dari sisi perbankan bahwa kredit modal kerja juga tumbuh positif," kata Airlangga, Jumat 27 Oktober 2023.
"Beberapa indikator ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, termasuk untuk program Infrastruktur PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” sambungnya.
Selain itu, arah pengembangan infrastruktur terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) juha harus mengutamakan proyek non-APBN yang didukung oleh Kementerian/Lembaga teknis dan menunjang kebijakan penguatan ekonomi.
Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp6.445 triliun, di mana APBN hanya mampu menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan anggaran.
"Artinya, pembiayaan infrastruktur masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh antara lain pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan KEK,” ungkapnya.
Meski demikian, percepatan pembangunan PSN tentunya tidak lepas dari upaya debottlenecking melalui fasilitas yang diberikan Pemerintah seperti fasilitas percepatan pengadaan tanah dan diberikan fasilitas pembiayaan. Terlebih pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.
“Saya berharap PSN bisa dilanjutkan. Pekerjaan rumah kita ke depannya yakni bagaimana menyosialisasikan semua capaian ini kepada publik, agar mendapatkan dukungan mereka, sehingga programnya bisa diteruskan. Kita bisa menyampaikan dengan lebih sederhana kepada publik tentang capaian PSN," katanya menambahkan.
