Kemenko PMK Usulkan Tambahan 5 Provinsi Prioritas Penanganan Stunting
SinPo.id - Saat ini, sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting karena dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi. Kedua belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Namun, sebagai upaya mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan 5 provinsi prioritas. Hal ini sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.
“Kita rencanakan akan menambah 4 [provinsi], ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur,” sebut Suprayoga saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (05/10/2023).
Adapun satu lagi, sambung Suprayoga, adalah Sulawesi Selatan. Hal ini dengan pertimbangan, Sulawesi Selatan adalah provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.
“Jadi kelihatannya pasiennya akan bertambah tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah besok,” sebutnya.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK Satya Sananugraha mengungkapkan bahwa perlu upaya khusus untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024. Untuk itu, menurutnya perlu sinergi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga serta berbagai pihak terkait lainnya.
“Sinergi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti hari ini,” ungkap Satya.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan rasa optimisnya bahwa target angka prevalensi stunting 14% pada 2024 akan tercapai. Ia beralasan, tren penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sejak 2013 hingga saat ini cukup baik.
“Jadi target 14% itu tahun 2024, bukan tahun sekarang, akhir tahun ini 17,8% harapannya. Hari ini angkanya 21,6 persen, tapi sekarang ini Menteri Kesehatan baru melakukan survei yang nanti selesainya bulan November, insya Allah, bulan Desember diumumkan,” ungkap Hasto.
“Kenapa kita optimis, karena 6 tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 sampai 2019 penurunannya rata-rata 1,3% per tahun, dua tahun terakhir yakni 2019 ke 2021, saat pandemi, penurunannya rata-rata 1,85% per tahun. Kemudian terakhir, dari 2021 ke 2022 turunnya 2,8%,” imbuhnya.
Padahal, menurut Hasto, saat itu Perpres No. 72 Tahun 2021 belum diimplementasikan secara maksimal.
“Nah tahun 2023 ini pelaksanaannya sudah masif, komitmen yang digerakkan Pak Wapres, Menko PMK untuk mengadakan roadshow [misalnya] itu pelaksanaannya luar biasa, sehingga saya optimis kalau nanti menyentuh 14%,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa saat ini masih ada beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan angka prevalensi stunting, padahal secara nasional angkanya terus menurun.
“Jadi dari provinsi-provinsi itu memang ada yang masih ada masalah. Contoh NTB, secara nasional kita sudah turun, tapi NTB dari 2021 ke 2022 ada kenaikan sedikit, Kaltim juga ada kenaikan sedikit, Papua juga ada kenaikan, makanya kita genjot betul provinsi-provinsi prioritas ini, termasuk sebetulnya Sumatera Barat menjadi daerah yang perlu diperhatikan karena penurunannya kurang signifikan,” urainya.
Sebaliknya, sebut Hasto, ada juga provinsi yang penurunan angka prevalensi stuntingnya sangat baik seperti Sumatera Selatan yakni mencapai 6%. Selain itu, menurutnya banyak juga kabupaten/kota yang penurunan angka prevalensinya sangat signifikan seperti Semarang 10% dan Surabaya 15%.
“Jadi gini, sebetulnya kunci mengatasi stunting itu makanan yang mengandung protein hewani, terutama yang mengandung DHA Omega Tiga, seperti telur dan ikan,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam 4 tahun terakhir tercatat angka Prevalensi Stunting Nasional turun sebesar 9,2%, yakni dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Sehingga, untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan.
