Pemerintah Targetkan Prevalensi Stunting Turun 3,8 Persen pada 2023

SinPo.id -  Pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 3,8% poin untuk tahun 2023, sehingga pada akhir tahun ini prevalensi stunting nasional turun menjadi 17,8%. Untuk mencapai target ini, perlu ada aksi yang lebih serius untuk melakukan percepatan penurunan stunting.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, aksi percepatan penurunan stunting harus lebih ditingkatkan lagi di tahun ini dan tahun depan. Maka dari  itu, pihaknya mengundang 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota ke Jakarta untuk menyinkronkan aksi dan meningkatkan akselerasi dalam penurunan stunting.

288 kabupaten/kota ini berasal dari 12 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan memiliki jumlah anak stunting paling banyak, serta 2 provinsi yang selama dua tahun 2021 dan 2022 prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan.  

Hal ini diungkapkan Suprayoga Hadi saat sambutan pembukaan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 pada Kamis, 5 Oktober 2023. Kegiatan kolosal ini berlangsung pada 4-7 Oktober 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dengan menghadirkan 1079  orang. "Kita berharap daerah-daerah ini dapat melipatgandakan aksi nyata agar akselerasi penurunan stunting tercapai dalam sisa waktu yang ada," kata Suprayoga Hadi.

Suprayoga Hadi mengingatkan, target nasional saat ini cukup berat sehingga tidak mungkin dilakukan dengan  cara biasa. Dalam dua tahun ini, prevalensi stunting harus diturunkan sebesar 7,6% poin atau 3,8% poin setiap tahun. "Ini memerlukan aksi nyata yang lebih masif dan komitmen yang lebih kuat dari para pimpinan daerah di semua level pemerintahan," katanya.

Sebenarnya apa yang telah dilakukan semua daerah dalam percepatan penurunan stunting sudah cukup menggembirakan. Hal ini dapat diukur dari nilai Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS), di mana kinerja penanganan stunting terus mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2022. Indeks IKPS naik 2,4 poin, dari 70 pada tahun 2018 menjadi 72,4 pada tahun 2022. Artinya komitmen semua level pemerintahan makin serius dan aksi nasional semakin fokus pada target.

Program prioritas penurunan stunting digencarkan pemerintah sejak 2018 dan berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,2% poin, dari 30,2% pada 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022.  Kinerja ini satu setengah kali lebih cepat dibandingkan laju penurunan stunting pada periode sebelumnya, 2013–2018. Keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting ini, sebanyak 2,6 juta anak bisa diselamatkan dalam empat tahun terakhir, dari 7,3 juta anak stunted pada tahun 2018 menjadi 4,7 juta anak pada tahun 2022.

Kepala BKKBN Hasto Kristianto mengungkapkan, pada akhir tahun 2023 ini angka stunting harus turun sebesar 3,8% poin, sehingga prevalensi stuntingnya menjadi 17,8%.  Target yang sama juga harus dicapai pada tahun berikutnya 2024, sehingga target 14% akan tercapai.  

Target penurunan 3,8% poin adalah angka yang tinggi, sehingga harus dicapai dengan kerja keras, karena selama empat tahun terakhir penurunan stunting rata-rata 2,3% poin per tahun. “Maka semua unsur harus meningkatkan komitmen dan memperkuat aksi nyata. Di sinilah pentingnya Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk meminta semua daerah yang datang memiliki terobosan yang tepat dalam penurunan stunting,” katanya.

Rakortek ini diisi dengan diskusi panel, talkshow, dan diskusi paralel kelas intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola. Selain evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, berbagi pengalaman dan pengetahuan, diskusi ini juga untuk merumuskan rencana aksi nyata dalam 2023 dan 2024 untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

Yang mengisi acara Rakortek ini adalah Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Deputi Advokasi dan Lini Lapangan BKKBN, Deputi PMMK KemenPPN/Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Prof. Dr. dr. Endang L. Achadi, Deputi Bidang Dujak PMPP Setwapres, Sekretaris Kementerian BUMN, Ketua Umum KADIN Indonesia, Ketua Umum APINDO, Maftuchan, SH., M.Kesos. (Direktur Eksekutif The Prakarsa), Direktur Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian,   Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktur PAUD Kemendikbudristek, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Direktur SUPD III Kemendagri, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat KemenPPN/ Bappenas, Direktur Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Kemendesa PDTT