Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Diminta Mengedepankan Pendekatan Dialogis

Laporan: Juven Martua Sitompul
Sabtu, 16 September 2023 | 17:07 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (SinPo.id/dok MPR)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (SinPo.id/dok MPR)

SinPo.id -  Pemerintah diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menyelesaikan persoalan investasi dan pembangunan proyek strategis nasional (PSN). PSN harus dievaluasi jika menyusahkan rakyat.

"Investasi tentu sangat penting dalam menopang pertumbuhan. Namun jika investasi itu hanya menyisakan luka bagi rakyat maka jelas pelaksanaan investasi itu mesti dievaluasi," kata Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Sabtu, 16 September 2023.

Dia menilai kericuhan di Pulau Rempang, Batam, yang hendak dijadikan salah satu proyek strategis nasional dalam pembangunan Rempang Eco City, hanya akan menyisakan preseden buruk dalam meningkatkan investasi. Sedangkan investasi tidak bisa dilaksanakan dengan peminggiran hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat, namun harus humanis.

"Pemerintah harus melakukan sosialisasi setiap pembangunan, namun pada saat bersamaan hak-hak hidup rakyat juga harus dijamin. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan investasi ini (di Pulau Rempang) dengan tepat dan dialogis," ujarnya.

Menurut Syarief, bentuk-bentuk pemaksaan investasi justru akan menimbulkan antipati dari rakyat. Cara-cara itu bahkan dikhawatirkan akan memicu pertanyaan publik tujuan di balik investasi tersebut.

Dia menyatakan jika mengukur keberhasilan investasi hanya dari realisasi pembangunan fisik belaka maka jelas ada kekeliruan kebijakan yang nyata. Sebab, rakyat adalah tujuan, bukan alat pembangunan.

"Pembangunan Rempang Eco City ini penting, namun yang lebih penting adalah memastikan pembangunan ini tidak mengorbankan rakyat," kata Syarief menegaskan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan terkait pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

"Prioritas utama yang kami lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan," kata Listyo beberapa waktu lalu.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI