Demokrat Dinilai Berpeluang Besar Merapat ke Koalisi Pendukung Prabowo

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 15 September 2023 | 19:46 WIB
Momen saat Prabowo bertemu dengan SBY (SinPo.id/ Ashar)
Momen saat Prabowo bertemu dengan SBY (SinPo.id/ Ashar)

SinPo.id - Partai Demokrat dinilai berpeluang besar merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Alasannya, Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sama-sama 'lahir' dari militer.

"Dalam pengamatan saya, Demokrat lebih cocok gabung ke koalisi Prabowo. Karena ada kedekatan ideologis antara SBY-AHY dan Prabowo, yaitu ada garis TNI," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara Silvanus Alvin kepada SinPo.id, Jakarta, Jumat, 15 September 2023.

Kendati begitu, kata Alvin, yang menjadi persoalan adalah apakah misi bergabungnya Partai Demokrat masih sama dengan sebelumnya atau tidak, yaitu tetap memperjuangkan AHY sebagai cawapres.

"Namun, yang jadi pusat perhatian apakah bergabungnya Demokrat juga akan tetap dalam misi untuk mengusung AHY menjadi cawapres. Pertanyaannya apakah Demokrat rela bahwa AHY tidak dapat tiket cawapres," kata dia.

Alvin menilai anggota KIM sangat terbuka menerima Demokrat. Bahkan, bisa dipastikan akan ada tiga poros yang bertarung di Pilpres 2024.

Tak hanya itu, Alvin berpandangan peluang Demokrat merapat ke koalisi pendukung Prabowo sangat besar. Dengan catatan, Demokrat tak lagi ngotot mengusung AHY sebagai cawapres.

"Bila bergabung untuk perjuangan bersama koalisi, saya rasa akan besar diterima. Kemudian juga demokrat harus menerima bahwa koalisi Prabowo ada niat melanjutkan program kerja Presiden Jokowi," kata dia.

Sebelumnya, Demokrat menyatakan mundur dari KPP. Dengan begitu, Demokrat tak lagi menjadi partai politik (parpol) pendukung Anies.

Hengkangnya Demokrat itu dipicu oleh keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan yang memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres untuk Pilpres 2024. Demokrat menyebut keputusan memilih Cak Imin sebagai cawapres itu dilakukan secara sepihak, tidak ada komunikasi yang dilakukan NasDem dan Anies kepada anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

BERITALAINNYA
BERITATERKINI