PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Musyawarah dalam Penyelesaian Rempang

SinPo.id - PBNU meminta pemerintah mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah diharap tidak melakukan kekerasan kepada warga negaranya sendiri.

"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura') dan menghindarkan pendekatan koersif," kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 15 September 2023.

Menurut dia, sengketa lahan hingga mengakibatkan konflik kerap terjadi akibat kurangnya keterlibatan warga dalam proyek pembangunan. Sehingga, tidak terjalin komunikasi baik yang berujung konflik.

"Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi telah meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun langsung ke Pulau Rempang. Bahlil diminta memberikan penjelasan kepada warga yang memprotes proyek pengembangan Rempang.

"Nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi juga menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.