SPAM Jatiluhur, DPR : Air Layak Hak Dasar Masyarakat
Proyek strategis nasional itu merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum sekaligus untuk mengurangi penggunaan air tanah
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur ke depannya tepat sasaran. SPAM harus bisa dinikmati masyarakat tanpa harus merasa terbebani.
"Air ini kan hak dasar masyarakat yang diatur dalam undang-undang Dasar 1945,” ujar Ridwan, Jumat, 15 September 2023.
Hal itu menjadi dasar Komisi V DPR RI memberikan dukungan biasa kepada kementerian PUPR untuk pembangunan SPAM Jatiluhur, meski skemanya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Tercatat komisi V DPR RI menyoroti pemaparan tentang KPBU hasil dari Cipta Karya. Ridwan mempertanyakan pemaparan yang menyebutkan, jika sudah berakhir kontrak selama 34 tahun, apa masih ada peluang perpanjangan?
“ Nah itu yang menarik perdebatannya sehingga ternyata ruang perpanjangan itu ada," kata Ridwan menambahkan.
Skema KPBU menyebutkan penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau swasta. Sedangkan SPAM hadir untuk melayani tiga kawasan, jakni Jakarta, Bekasi dan Karawang.
Ridwan menjelaskan, pembangunan SPAM Regional Jatiluhur yang masuk dalam proyek strategis nasional itu merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum sekaligus untuk mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat.
Ia Komisi V di senayan mendukung Kementerian PUPR dalam pembangunan SPAM karena meyakini Kementerian PUPR punya keinginan sama dengan pemerintah, yakni menjamin air bersih bagi masyarakat meski dalam kerja sama itu berpotensi adanya perpanjangan.
Ia berharap fasilitas SPAM Jatiluhur dapat dipelihara dengan baik ketika pembangunannya telah selesai. Ridwan mendorong pembangunan bisa segera rampung.
Ia juga mengaku tertarik dengan output dari SPAM tersebut, yaitu air yang dapat diminum langsung. Meski hal itu masih belum memungkinkan terealisasi dengan cepat karena ada kendala teknis.
"Kalau di Karawang kan berarti kan Jawa Barat dan Bekasi kemudian kalau Jakarta adalah bisa dengan DKI Jakarta. Kita harap rakyat Indonesia terutama di tiga wilayah itu adalah bisa mendapatkan air yang dapat diminum langsung dari keran," katanya.
