Pengamat Yakin Pengoptimalan OSS Akan Tingkatkan Realisasi Investasi
SinPo.id - Pengamat ekonomi Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat, mengaku yakin pengotimalan peran Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan proses perizinan bagi para pengusaha akan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.
Peran OSS dianggap sangat penting dalam membantu kerja-kerja pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Tanah Air. Penggunaan OSS ini juga akan membawa perubahan administrasi secara elektronik dan membuat efektivitas kecepatan transparansi semakin membaik.
"Ini salah satu kebijakan yang cukup penting menurut saya, hingga sejauh ini untuk adanya online single submission, kita ini sudah membawa perubahan. Kita lihat misalnya realisasi investasi kita di tahun 2022 itu sedikit di atas target, dari Rp1.200 triliun yang ditargetkan itu kita mencapai Rp1.207 triliun, yang mana kurang lebih 54 persen dari realisasi investasi berasal dari investasi asing," kata Rosdiana kepada wartawan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.
Penerapan OSS ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini di mana banyak negara-negara maju dan berkembang mengalami pelemahan di ekonomi. Pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Kita bisa memanfaatkan ketidakpastian global, banyak perekonomian negara yang lesu tetapi kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk menarik minat investor asing datang ke Indonesia, dan kita bisa merealisasikan 54 persen dari total investasi di 2022 dari investor asing, nah ini sesuatu yang baik menurut saya" ujarnya.
"Saya kira Pak Bahlil bisa melakukan itu sehingga di tahun 2023 ini harapan realisasi investasi kita jauh lebih tinggi dari target seperti yang sudah terjadi di 2022, meskipun kita hanya sedikit di atas realisasi, tetapi di tengah kondisi seperti ini saya kira itu hal yang perlu disyukuri," timpal dia.
Dorongan pengoptimalan ini sendiri datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Meski langkah ini tepat, Rosdiana menyarankan agar pemerintah terus memperbaiki efektivitas administrasi investor asing untuk datang ke Indonesia.
Sebagai rujukan buat pemerintah, Rosdiana mengingatkan tentang kebijakan bank dunia yang menghentikan indeks kemudahan berbisnis pada 2020.
"Kalau kita lihat mundur ke belakang sebelum tahun 2020, Indonesia itu tidak terlalu baik indeks kemudahan berbisnisnya, kita jadi setara dengan negara seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Myanmar dan Laos. Sebenarnya kita itu seharusnya di atas level negara-negara ini, tetapi kita masih kalah di bawah Thailand, Malaysia, Singapura dan juga Vietnam yang secara angka indeks kemudahan berbisnis itu tidak terlalu baik, dan menurut saya ini menjadi pukulan bagi pemerintah untuk memeriksa ada apa dengan perspektif indeks kemudahan berbisnis di Indonesia," ucapnya.
Doktor ekonomi manajemen itu melanjutkan periode 2018-2019 Indonesia pernah berada di posisi 70-an di antara 190 negara-negara yang indeks kemudahan berbisnisnya tidak terlalu baik. Buat Rosdiana, ini mencerminkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
"Jadi kalau kita lihat kondisi bagaimana indeks kemudahan berbisnis kita yang sangat tidak baik itu, maka harus mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan administrasi, terutama bagaimana menjawab kritik bahwa misalkan biaya logistik di Indonesia yang tinggi, kemudian administrasi untuk investor, termasuk investor asing yang berbelit-belit. Maka pemerintah kemudian memperbaikinya misalkan dengan undang-undang cipta kerja, salah satu kaitannya adalah pemerintah akhirnya punya yang namanya OSS," kata dia.
Adanya OSS, kata Rosdiana, untuk memudahkan bagaimana investor berinvestasi ke Indonesia dengan mudah tanpa harus berbelit-belit mengurus perizinan.
"Terutama yang terbaru itu OSS berbasis resiko, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalkan untuk memperbaiki bagaimana kacamata orang asing bahwa untuk masuk berinvestasi di Indonesia itu bukan sesuatu yang berbelit-belit, bukan sesuatu yang susah di atas meja," kata Rosdiana.
Rosdiana mengatakan lewat lembaga atau instansi pengelola investasi yang ada, langkah pemerintah melakukan reformasi untuk memperbaiki prosedur melakukan investasi di Indonesia bisa berefek baik. Sebab, peluang untuk investasi itu sangat besar di tengah-tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang tidak begitu baik bisa membawa keberuntungan untuk Indonesia lewat kehadiran investor asing.
"Kita secara konsisten itu masih bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang menurut saya di level 5 persen, itu pertumbuhan yang berkualitas. Kalau bisa kita pertahankan misalkan di tengah-tengah kinerja perekonomian yang tidak baik secara global ini, maka kita bisa mendapatkan tempat untuk menarik para investor asing, karena kita punya banyak sekali potensi, baik di sektor manufaktur, sektor pariwisata, dan lain-lain. ini yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah," kata dia.
