Berkantor di Papua Mulai September 2023, Wapres Fokus Serap Aspirasi dan Cari Solusi
SinPo.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan akan fokus mendengarkan aspirasi dari rakyat dan tokoh masyarakat setempat serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua selama berkantor di Papua mulai September 2023 mendatang.
"Kali ini saya lebih fokus untuk mendengar dari berbagai pihak, baik dari kalangan pimpinan agama, pemerintah daerah, kalangan wanita, kalangan semua; pokoknya local champion ini akan kami dengar," kata Ma'ruf dalam keterangan di sela-sela kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat, seperti disaksikan melalui tayangan video di Jakarta pada Sabtu, 26 Agustus 2023.
Kunjungan kerja Ma'ruf Amin ke Papua pada awal September 2023 mendatang bukan pertama kali dilakukannya sebagai Wapres. Sebelumnya, Ma'ruf pernah dua kali melakukan kunjungan kerja ke Papua.
Pada kunjungan terakhir, Ma'ruf berkeliling ke sejumlah kota di Papua selama sepekan untuk menyerap aspirasi dari tokoh adat dan tokoh agama setempat, serta meresmikan pembangunan sejumlah fasilitas.
"Saya bukan kali ini, kan sudah dua kali saya ke Papua. (Waktu yang) Pertama, lima hari; (yang) kedua, saya satu minggu berkeliling di Papua; dan ini (September) yang ketiga," jelasnya.
Ma'ruf selaku ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dijadwalkan berkantor di Papua bersama dengan panglima TNI dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mulai 4 September 2023.
Ma'ruf menekankan dirinya bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju berupaya menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.
"Kami (Pemerintah) akan 'menggaruk yang gatal', kami akan tanya yang 'gatal' di mana. Jangan sampai yang gatal di mana, yang digaruk di mana; sehingga tidak menyelesaikan persoalan," katanya.
Segala persoalan di Papua dapat dibicarakan dan dicarikan solusi, katanya, kecuali permintaan untuk merdeka.
"Kecuali merdeka. Nah, merdeka tidak ada, tidak ada pilihan; tapi selain itu, kami bisa dialogkan dan kami cari solusinya untuk orang Papua dan untuk (Tanah) Papua," ujar Ma'ruf.
