Pengembangan Pulau Rempang Jadi Kawasan Ekonomi Diyakini Datangkan Banyak Manfaat

SinPo.id - Pengembangan Pulau Rempang di Batam Kepulauan Riau mendapat dukungan penuh. Upaya menjadikan Pulai Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep 'Green and Sustainable City' diyakini mendatangkan banyak manfaat.

Apalagi, posisi pulau ini sangat dekat dengan beberapa negara di selat Malaka seperti Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain.

"Posisinya sangat strategis menurut saya untuk kepentingan perdagangan, kepentingan lalu lintas industri barang dan jasa maupun potensi pariwisata. Kita tahu pulau ini sangat strategis, dekat ke Singapura, dekat sekali ke Malaysia dan negara-negara terdekat di kawasan Selat Malaka," kata pakar ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Rosdiana Sijabat, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023.

Dia bahkan menyambut baik bila arah pengembangan Pulau Rempang berkonsep ekonomi 'Green and Sustainable City' itu dibangun dengan konsep berkelanjutan (sustainable city) atau sustainable region. Sebab, ke depannya semua pembangunan di kawasan Pulau Rempang sudah seharusnya berkesinambungan.

"Ini adalah kawasan-kawasan yang mungkin akan didesain sedemikian rupa. Jadi, mungkin lebih mudah tergantung seperti tadi, bagaimana masyarakat setempat bisa menerima, bagaimana pelaku-pelaku ekonomi yang tentunya punya kepentingan ekonomi di sana bisa dilibatkan. Nah, ini yang penting," ujarnya.

Rosdiana juga mengingatkan pengembangan ekonomi baru di Pulau Rempang perlu melibatkan masyarakat lokal agar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

"Melibatkan pelaku ekonomi yang ada, kemudian melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan Rempang Eco-City, sehingga masyarakat juga merasa menjadi bagian dari pengembangan ini, ketika mereka sudah merasa menjadi bagian dari pengembangan kawasan Rempang Eco-City, pasti mereka juga akan support," katanya.

Selain itu, Rosdiana optimistis pengembangan Pulau Rempang ini akan menguatkan perekonomian nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terhadap Pulau Jawa karena selama ini 50 persen PDB nasional dari Pulau Jawa.

"Jadi, kalau misalkan ada sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru yang datangnya dari Sumatra, maka nanti pertumbuhan ekonomi kita itu tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, tetapi tentunya ini masih sangat awal. Pertama, misalkan tergantung nanti kelancaran ini, pasti biasanya kalau pengembangan kawasan baru itu tantangan utamanya itu pelepasan lahan, prosesnya itu pasti sangat lama dan panjang," ucapnya.

Untuk itu, kata Rosdiana, perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam melancarkan pengembangan Pulau Rempang tersebut. Khususnya, soal pemenuhan hak masyarakat setempat.

Menurut dia, jika pemerintah abai terhadap hak masyarakat setempat maka rencana baik ini akan terhambat dan peluang mendapatkan investasi dari luar juga akan terhambat.

"Pemerintah sebenarnya bisa melakukan relokasi dan menyediakan manfaat ekonomi yang lebih tinggi untuk masyarakat setempat dari apa yang mereka miliki sekarang, seharusnya itu tidak menjadi kendala, tetapi kalau bagi masyarakat pengembangan Rempang, terus mereka harus keluar dari Rempang dan mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik, ini pasti menjadi problem," ucapnya.

Rosdiana menjelaskan bila permasalahan lahan bisa diselesaikan dengan cepat maka investor akan lebih tertarik untuk menanamkan investasi. "Padahal bagi kita kalau misalkan smooth pelepasan lahan itu bagi investor menarik untuk datang di sini," kata dia.

Dari catatannya, Rosdiana mengakui ada beberapa investor besar dari Tiongkok tertarik untuk berinvestasi di Pulau Rempang dan hal ini menjadi angin segar buat pemerintah dan masyarakat Indonesia. Terutama, masyarakat Pulau Rempang di mana peluang lapangan kerja baru untuk mereka sangat terbuka lebar.

Dia mengaku sudah mendengar ada investor besar dari Tiongkok yang sangat tertarik. Sebab, Indonesia salah satu tujuan investor dari Tiongkok.

"Mereka (Tiongkok) sudah punya pengalaman investasi yang cukup baik di Indonesia. Manfaatnya apa ini, pasti manfaatnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

Dengan masuknya investasi dari Tiongkok, Rosdiana berpendapat potensi investor asing lainnya juga akan melirik dan ikut berinvestasi dalam proyek tersebut.

"Jadi, kalau ada pengembangan kawasan yang baru bagi investor dari Tiongkok, itu akan menarik masuk investor asing, mereka akan mengikuti gitu ya," kata dia

Rosdiana pun melihat pengembangan Pulau Rempang ini akan menjadi kawasan perdagangan bebas. Terlebih akan ada pelabuhan bebas karena berada di lokasi yang sangat strategis. Oleh karenanya, tugas pemerintah pusat dan daerah saat ini adalah memastikan pembebasan lahan tidak bermasalah agar investor berani masuk untuk berinvestasi.

"Menurut saya sungguh strategis posisinya, jadi pemerintah perlu membuat bagaimana penyelesaian lahan, relokasi dan lain-lain. Ini tidak menjadi problem sehingga bagi investor asing yang ingin masuk untuk financingnya, tidak ada isu-isu yang secara politik ekonomi kedaerahan mengganggu tujuan mereka untuk datang ke Pulau Rempang ini," tegas Rosdiana.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membuat rencana strategis pengembangan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Bahlil memaparkan hal itu usai melaksanakan rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang yang berlangsung di Batam.

"Saya bersama wali kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa rencana pengembangan ini harus dilakukan dalam mendorong investasi," ujar Bahlil.

Bahlil meyakini pengembangan Pulau Rempang bakal mendatangkan banyak manfaat. Di antaranya membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Tidak hanya itu, kata Bahlil, para generasi muda di sana pun akan mendapatkan pelatihan (kursus) atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel. Bahlil berharap pelatihan ini bisa memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung pengembangan Rempang Eco-City dapat terpenuhi dengan baik.

"Keterlibatan masyarakat akan maksimal. Industri di sana nantinya akan membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan. Masyarakat Kepri, khususnya dari Pulau Rempang akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah dalam memberikan harapan kepada generasi penerusnya," kata Bahlil.