Menkominfo: Isu Penyiaran di Daerah Perbatasan Perlu Perhatian Serius
SinPo.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan isu penyiaran di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian serius, mengingat kemunculan tantangan-tantangan nyata yang saat ini mulai dirasakan.
Menurutnya, gambaran nyata atas fenomena ini telah terjadi di provinsi yang menjadi pusat diselenggarakannya Puncak Perayaan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-90, yaitu Kepulauan Riau (Kepri) yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
"Letak geografis ini memunculkan beberapa isu spesifik dalam layanan penyiaran kepada masyarakat," kata Budi saat menutup Acara Puncak Harsiarnas Ke-90 di Panggung Utama Plaza Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Kepri seperti dikutip Antara pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus berupaya mencari solusi dan inovasi kebijakan untuk layanan penyiaran di daerah perbatasan khususnya di Kepri, seperti dengan pemberian kemudahan perizinan untuk mendirikan TV dan radio swasta, mendorong efisiensi melalui penyelenggaraan multiplexing TVRI, serta memastikan era baru penyiaran digital di daerah perbatasan tetap dapat mengutamakan konten-konten nasionalisme, kebangsaan, dan kebinekaan.
Namun, Budi menyebut bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan mengajak para insan penyiaran untuk bersinergi memikirkan solusi konkret atas tantangan-tantangan di daerah perbatasan ini.
"Kami secara khusus mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk berembuk secara mendalam di Kementerian Kominfo segera setelah agenda Harsiarnas ini," ujarnya.
Selain masalah penyiaran di wilayah perbatasan, ia menyinggung ke depan perkembangan industri penyiaran global akan sangat dipengaruhi teknologi yang dinamakan "artificial intelligence" (AI).
Teknologi ini akan mendatangkan revolusi content creation, audience engagement dan advertising technology. Bersamaan dengan itu, AI memunculkan tantangan serius seperti potensi hilangnya lapangan pekerjaan dan munculnya permasalahan etik.
Melihat perkembangan ini, lanjutnya, pemerintah mengajak seluruh stakeholder penyiaran untuk mulai mengkaji secara mendalam kehadiran AI dan future technology di industri penyiaran.
"Dari kajian tersebut, kita akan bersama-sama menyusun peta jalan untuk memastikan industri penyiaran tetap dapat berdaya dan berdaulat di masa-masa yang akan datang," ucap Budi.