Legislator Demokrat Ultimatum PPATK Jangan Sembarang Publikasi Temuan
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR Santoso mengultimatum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar tak sembarang mempublikasi temuannya. Publikasi yang serampangan dikhawatirkan membuat polemik di masyarakat.
Ini disampaikan Santoso menanggapi temuan PPATK terkait dana tindak pidana kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun yang mengalir ke partai politik (parpol). Dia tak ingin temuan PPATK buru-buru diungkap ke publik sebelum ditelusuri lebih dalam.
"Transaksi aneh Rp349 triliun belum tuntas penyelesaiannya sudah timbulnya lagi pernyataan PPATK tentang dugaan adanya dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik," kata Santoso kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.
Politikus Partai Demokrat itu bahkan meminta temuan ini tidak dikaitkan dengan pengurus parpol yang memiliki bisnis di bidang lingkungan. Apalagi, UU Partai Politik jelas melarang parpol memiliki badan usaha.
Dia menekankan PPATK bukan lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, PPATK disarankan menyampaikan temuannya ke pihak berwenang tanpa harus disebar ke publik melalui media.
"Menjelang pemilu saat ini jangan ada institusi negara yang gara-gara pernyataannya yang belum dibuktikan di pengadilan menyebabkan kerugian elektabilitas bagi parpol," tegas dia.
Sebelumnya, PPATK mengungkap adanya temuan Rp1 triliun mengalir ke parpol dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," ujar Ivan dalam dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
Menurut dia, PPATK kini tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan. Sebab, sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.
"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," katanya.
