Jokowi Minta KPK dan Mabes TNI Koordinasi Terkait Polemik Kasus Kabasarnas
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait polemik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi.
Jokowi menyebut masalah terjadi akibat kurangnya koordinasi antara kedua lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes TNI.
"Ya itu menurut saya masalah koordinasi ya, masalah koordinasi yang harus dilakukan," kata Jokowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Jokowi meyakini, setiap aparat penegak hukum memiliki kewenangannya masing-masing dalam menangani sebuah kasus.
Untuk itu, lanjut Jokowi, apabila koordinasi dijalankan dengan baik, maka persoalan antara KPK dan Mabes TNI dapat diselesaikan.
"Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing masing, menurut aturan. Kalau itu dilakukan (koordinasi), rampung," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi karena diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.
Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa 25 Juli 2024 di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.
Akan tetapi, dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), tidak sesuai dengan prosedur.
Sehingga pada Jumat 28 Juli 2023, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI.
