Pemerintah Panik dan Tidak Percaya Diri Tunjuk Petinggi Polri Sebagai Penjabat Gubernur
Jakarta, sinpo.id - Politisi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengkritisi rencana pemerintah yang menunjuk dua petinggi Polri sebagai penjabat Gubernur. Menurutnya keputusan tersebut merupakan bentuk kepanikan pemerintah.
"Tindakan tersebut menunjukan pemerintah panik, tidak percaya diri dan tidak profesional," kata Sodik melalui pesan singkatnya, Sabtu (27/1/2018).
Hal itu, menurut dia, sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang aman. Semestinya, kata Sodik, Polri tak perlu dilibatkan dalam tugas mengisi kekosongan jabatab gubernur.
Ia meminta pemerintah menempatkan polisi pada tugas, pokok, dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, bukan selainnya.
Hal senada juga diutarakan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Ia mengaku khawatir publik akan berasumsi negatif dengan penunjuakn perwira Polri sebagai penjabat Gubernur ini.
Oleh sebab itu, ia menyarankan lebih baik penunjukan tersebut berasal dari kalangan PNS saja. Ia pun dengan tegas mengatakan alasan Mendagri yang menyatakan tak mungkin dirinya menunjuk semua eselon I Kemendagri menjadi pejabat di 17 provinsi, menurut Riza tidak bisa diterima. Bukan berarti karena tak bisa menunjuk semua pejabat dari Kemendagri lantas menjadi pembenaran menunjuk dari polisi.
"Banyak PNS lainnya. Di lingkungan Pemda banyak yang eselon I, atau dari Kementerian lain kalau perlu. Jangan dari polisi," kata dia.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal bintang tiga kepolisian yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochmad Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, serta kadiv Propam Irjen Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara.
Penjabat sementara dibutuhkan karena masa tugas Gubernur kedua daerah tersebut akan habis sebelum Pilkada mengesahakan Gubernur yang baru.
