Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Cari Solusi Cegah Illegal Drilling
SinPo.id - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri menyoroti kasus illegal drilling atau pengeboran ilegal yang terjadi di tengah masyarakat.
Tim bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit itu pun melakukan pemetaan masalah terkait regulasi yang melarang kegiatan berisiko tinggi tersebut.
Dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Perumusan Kebijakan Penanganan Illegal Drilling'. Ketua tim Satgassus, Iguh Sipurba mengatakan tujuan FDG ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah.
"Berdasarkan pendapat narasumber tersebut diharapkan nanti dapat dipetakan dan diperoleh usulan solusi atas permasalahan yang terjadi, karena regulasi yang ada saat ini yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua belum cukup mampu untuk mengatur sistem dan tata kelola eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak ilegal," kata Iguh dalam rapat tersebut pada Rabu, 12 Juli 2023.
Adapun masukan-masukan yang ditampung yakni terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan "dalam merumuskan regulasi terkait penanganan illegal drilling yang proporsional antara strategi represif dan preventif," imbuh Iguh.
Satgassus pun menggandeng sejumlah pihak seperti Kementerian ESDM, SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi dalam diskusi ini.
Iguh berharap hasil dari FGD ini adalah adanya daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi pendapat dari para narasumber atas permasalahan dalam penanganan illegal drilling.
"Oleh karena itu, pendapat narasumber akan dijadikan peta untuk penanganan illegal drilling," jelas Iguh.
Dalam acara yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan masalah illegal drilling bukan lagi bicara tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan masalah kemanusiaan.
Karena itu, dia berharap FGD yang digelar Satgassus Korupsi Polri itu dapat memberikan solusi bagi persoalan tersebut.
"Hasil dari FGD illegal drilling ini dapat kita benahi tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat," harap Herman.
