Tingkatkan Kinerja, DPR Minta Perusahaan BUMN Penerima PMN Dievaluasi

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk dievaluasi. Sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan PMN.

"Terkait dengan temuan-temuan BPK terhadap PMN ini tentu harus ditindaklanjuti di DPR dan ini adalah tugas dari BAKN. Hari ini kita menerima penjelasan dari DJKN kemenkeu juga dari Kementerian BUMN dan dari BUMN yang menerima PMN," kata Anis, Rabu 31 Mei 2023.

Pasalnya, alokasi APBN untuk BUMN seharusnya dapat digunakan secara efektif untuk terus beroperasi. Sehingga keuntungan yang didapat bisa dikembalikan kepada negara untuk dikelola kembali dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Namun faktanya, tidak banyak BUMN yang bisa memberikan keuntungan sebagaimana tujuan diberikannya PMN. Salah satunya PT. Krakatau Steel yang selama 8 tahun berturut-turut mengalami kerugian.

"Sebagai badan usaha milik negara harus ada langkah-langkah strategis untuk bisa membuat BUMN ini tidak mengalami kerugian yang beruntun," kata Anis menambahkan.