MPR Minta Pemerintah Pelototi Lonjakan Pendatang Baru di Jakarta

SinPo.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda) untuk mengantisipasi lonjakan pendatang baru dari daerah ke Jakarta pascamudik Lebaran 2023. Antisipasi bisa dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap warga.

"Libatkan pemerintahan desa tingkat RT, RW, lurah, dan camat dalam hal pelaporan warga baru atau pendatang baru. Hal ini diperlukan untuk mendata sekaligus mencegah urbanisasi penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap," kata Bamsoet kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 27 April 2023.

Bamsoet mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk mematangkan strategi pendataan bagi pendatang baru.

"Dengan mengajak dan mengedukasi warga untuk tertib administrasi kependudukan (adminduk)," kata dia.

Bamsoet meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengimbau kepada para pendatang untuk memastikan jaminan tempat tinggal, tempat kerja, dan memiliki keahlian sebelum memutuskan datang dan tinggal di Jakarta.

Sebelumnya, Disdukcapil DKI Jakarta memprediksi 40.000 pendatang baru hadir di Ibu Kota usai Lebaran 2023. Jumlah pendatang diperkirakan naik 20 persen dibanding Lebaran 2022 yang mencapai 27.000 pendatang baru.

Selain itu, Disdukcapil DKI Jakarta telah mendata pendatang baru di Ibu Kota selama 1 bulan, mulai 25 April hingga akhir Mei 2023. Pendataan tersebut menyasar dua tipe pendatang, yaitu pendatang yang ingin menetap dan pendatang yang tak menetap permanen di Jakarta.