Berisiko Berat, DPR Dukung Penolakan APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung langkah pemerintah yang menolak permintaan Tiongkok menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebab, merelakan APBN sebagai jaminan berisiko berat.
"Saya kira bagus (penolakan permintaan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata Cak Imin melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 14 April 2023.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar bersifat business to business (B2B). Sehingga, tidak seharusnya membebani APBN sama sekali.
"Yang perlu dipastikan itu, proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukuplah dana PMN disuntikkan. Jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," ujar Cak Imin.
Menurut dia, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka hal tersebut akan menyebabkan fiskal negara Indonesia terbebani. Bahkan negara harus puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.
"Padahal, kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya, hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," ucap dia.
Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebut meminta jaminan berupa APBN dalam memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pun menolak permintaan tersebut.
