Ombudsman Soroti Minimnya Akses Layanan Publik di Daerah Terluar
SinPo.id - Ombudsman RI menyoroti minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah terluar khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masyarakat disana kesulitan mendapat akses layanan kesehatan, pendidikan, internet, BBM hingga pupuk bersubsidi.
"Daya dukung sektor pertanian penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai," kata anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya, Minggu 19 Maret 2023.
Menurut Yeka, pelayanan publik di wilayah terluar dan tertinggal, perlu strategi terfokus. Kendati banyak permasalahan pada pelayanan publik, pemerintah bisa mengambil satu fokus yang paling strategis.
Terkait minimnya akses petani Kepulauan Mentawai terhadap pupuk bersubsidi di kios tani, Yeka mengimbau agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa menjadi kios tani.
"Lantaran dari empat pulau yang ada di wilayah Kepulauan Mentawai, hanya tersedia satu kios tani," ucapnya.
Yeka mengatakan pihaknya sedang mengupayakan melalui kementerian terkait besaran fee bagi distributor dan pengecer kios pupuk. Hasil dari penelusuran Ombudsman di wilayah Kepulauan Mentawai, penjualan pupuk bersubsidi hanya memberikan keuntungan bagi pemilik kios sejumlah Rp75 perkilogram.
"Hal ini tentu tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang luas," kata Yeka.
Ombudsman juga, kata Yeka, mengecek realisasi kartu tani di Kepulauan Mentawai bahwa pada tahun 2023, jumlah petani yang menerima pupuk bersubsidi sebanyak 2.132 dan yang telah mendapatkan kartu tani baru 54 persen.
"Realisasi pembagian kartu tani ini bagus tapi kelemahannya kartu tidak bisa digunakan karena tidak ada mesin Electronic Data Capture (EDC) dan kios tani hanya ada satu di satu kabupaten," ucapnya.
Di samping itu, Ombudsman juga menerima keluhan masyarakat soal akses internet di wilayah Kabupaten Mentawai yang terbatas. Bahkan, di salah satu desa yakni, Desa Saureinu, tidak tersedia sinyal provider internet yang mencukupi.
"Terkait hal ini, Ombudsman akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menambah akses internet di Kabupaten Kepulauan Mentawai," katanya.
Selain itu, ketersediaan BBM juga dikeluhkan oleh masyarakat Kepulauan Mentawai. Untuk itu, Yeka mengatakan, Ombudsman melakukan sidak di dua SPBU di wilayah tersebut dalam rangka mengecek ketersediaan BBM.
"Menurut keterangan Pertamina, tidak ada masalah terkait stok. Namun Ombudsman menemukan adanya keterbatasan jumlah dan kapasitas kapal pengangkut BBM," katanya.
Ombudsman juga menyoroti prosedur tera pada alat di SPBU di wilayah tersebut. Hal ini untuk memberikan jaminan ketepatan kualitas dan kuantitas BBM kepada konsumen.
"Ombudsman meminta Pertamina melakukan pembinaan dan sanksi bagi oknum yang melanggar ketentuan terkait pembelian BBM di Kepulauan Mentawai," katanya.
Ombudsman juga turut melakukan pemantauan layanan pupuk bersubsidi di Kota Padang. Berdasarkan pengecekan pupuk bersubsidi yang dilakukan di Gudang Penyimpanan Pupuk Lini II Rawang Kota Padang dan di Gudang Penyangga Lini III Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada kendala mengenai stok.
"Namun, terdapat satu catatan mengenai adanya keterbatasan stok dan tempat penyimpangan di salah satu distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Padang Pariaman," tuturnya.
