BPH Migas Sebut Konflik Rusia Ukraina Picu Kenaikan Harga Energi Internasional
SinPo.id - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Yapit Sapta Putra menyampaikan jika dampak invasi Rusia ke Ukraina yang memicu kenaikan harga energi internasional. Hal tersebut disampaikan Yapit saat menjadi narasumber dalam Sekolah Kader Pejuang Energi di Bojonegoro, Jawa Timur.
Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).
“Share ekspor Rusia terhadap ekspor dunia pada batubara yaitu ketiga dunia atau sebesar 17,8 persen. Sedangkan untuk minyak menduduki nomor tiga dunia atau sebesar 12,1%, dan gas alam nomor dua di dunia atau sebesar 16,6 persen,” kata Yapit dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 19 Maret 2023.
Yapit mendorong pemuda memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan energi di tanah air, yang pendistribusiannya mengacu dan memperhatikan aspek 4A.
"Acuan distribusi energi itu memperhatikan aspek 4A, yaitu Availability, Affordability, Accesibility, dan Acceptability," jelas pria yang sebelumnya berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)," jelasnya
Dalam kesempataan itu, Yapit berpesan agar peserta dapat memahami secara menyeluruh bagaimana Indonesia menghasilkan dan juga mendistribusikan energi kepada masyarakat Indonesia, secara adil dan merata. Dia berharap pemuda dapat menjawab seluruh tantangan pengelolaan energi di tanah air dan menjadi salah satu mitra BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM nasional.
Dalam kesempatan tersenut, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menjelaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan sektor energi mengalami fluktuasi, baik harga, maupun ketersediaan.
Sekolah Kader Pejuang Energi memiliki target untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan di sektor energi kepada pemangku kepentingan dan pendampingan pemuda desa sadar energi. Di samping itu, GMNI juga akan terjun langsung untuk mengawal dan menyebarluaskan kebijakan energi Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk kebijakan hilir migas, seperti Program BBM 1 Harga.
