Ratusan Pejabat Publik Terjerat Korupsi, Wakil Ketua KPK Angkat Bicara
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak angkat bicara soal ratusan pejabat publik yang terlibat kasus korupsi.
Berdasarkan catatannya, sejak dibentuk KPK hingga Desember 2002, tercatat sudah ada 343 anggota DPR dan DPRD, 23 Gubernur, serta 155 Walikota/Bupati dan Wakil terlibat kasus korupsi.
Melihat kenyataan tersebut, KPK terus mendorong iklim demokrasi antikorupsi pada Partai Politik (Parpol). Pasalnya, lanjut Tanak, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak buruk pada seluruh program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial masyarakat.
"Rasanya sulit membayangkan Indonesia memiliki wakil-wakil partai yang berintegritas dan bersih dari korupsi. Padahal, begitu pentingnya peran partai politik, karena demokrasi tidak akan ada tanpa kehadiran Parpol,” kata Tanak dalam kegiatan PCB Terpadu untuk Partai Buruh, dikutip Rabu 22 Februari 2023.
Tanak menuturkan, dalam setiap kegiatan kampanye, terdapat harapan pada tiap suara yang berikan rakyat. Ada harapan rakyat akan kebijakan-kebijakan yang memihak pada mereka, memperbaiki kehidupan, dan mensejahterakan bangsa.
Namun, lanjut Tanak, para koruptor ini tidak hanya mengabaikan aspirasi pemilih, mereka juga menggerogoti uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.
“KPK menyadari betul soal kenyataan ini dan berusaha ikut andil memperbaikinya. Diantara 5 fokus area pencegahan korupsi KPK (Sumber Daya Alam, Bisnis & Tata Niaga, Aparat Penegak Hukum, Pelayanan Publik, dan Politik), satu diantaranya adalah Politik,” ucapnya.
Oleh karena itu, sejak 2012 KPK telah melakukan berbagai kajian soal Parpol dan seluk beluk pemilu. Berbagai rekomendasi telah diberikan KPK untuk perbaikan sistem, salah satunya melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Selain itu, ada juga peningkatan dana bantuan pemerintah untuk partai politik, serta melakukan langkah konkret untuk mengedukasi Parpol tentang antikorupsi. Langkah edukasi ini dilakukan melalui program Politik Cerdas Berintegritas yang melibatkan partai politik dan penyelenggara pemilu yaitu KPU.
"Harapannya, program ini dapat meningkatkan pemahaman antikorupsi dan kesadaran politik cerdas berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta dapat diimplementasikan melalui gerakan antikorupsi dan politik berintegritas dalam tugas sehari hari bagi Insan Partai Buruh,” ucapnya.
